BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Tingkat kerawanan pemilu secara nasional sudah dirilis. Hasilnya Jawa Barat berada di urutan keempat kategori tingkat tinggi kerawanan pemilu.
Posisi puncak kerawanan pemilu paling tinggi adalah DKI Jakarta. Urutan kedua hinga kelima diisi Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Timur.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyakarat (P2M) Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi mengatakan, ada empat dimensi tolok ukur sampai ada tingkatan kerawanan. Keempatnya adalah konflik sosial politik, penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi.
“Ternyata Jabar paling peringkat tertingginya dari kontestasi. Di mana soal hak dipilih kemudian pelaksanaan kampanye,” kata Zaki, Kamis (2/2/2023).
Zaki menjelaskan, hak dipilih menyangkut soal isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan calon pemimpin berdasarkan isu SARA. Lalu, dari sisi kampanye adalah informasi hoaks, black campaign (kampanye hitam), penggunaan fasilitas negara, netralitas ASN, TNI dan Polri lalu soal money politik.
Untuk mengantisipasi hal itu, Bawaslu Jabar menyatakan sudah bekerjasama dengan perusahaan media sosial untuk melaporkan dan menarik unggahan dari akun yang memproduksi ujaran kebencian, isu SARA atau politik identitas.
“Secara umum kalau di Jawa Barat, yang rawan tinggi itu ada di Kabupaten bandung. Semua ada kategorisasi empat dimensi ini dan pemetaan di kaupaten/kota berbeda,” ujar Zaki.
Menurut Zaki, banyak yang memprediksi kerawanan Pemilu 2024 lebih tinggi dibanding pemilu sebelumnya. Maka dari itu, pihaknya berusaha menganalisa dan mengantisipasi hal tersebut.
Zaki menambahkan, dinamika kontestasi politik lebih tinggi terutama soal konsekuensi keberlimpahan pengguna media sosial, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu atau partisipasi publik memberikan sikap dan tanggapan.
“Yang penting diantisiapasi, pertama akan melakukan upaya take down, kerja sama dengan Kominfo dan platform medsos yang ada. Kedua penguatan literasi maysrakat. Terhadap bagaimana penggunaan medsos yang baik, bagaimana soal tahapan pemilu yang benar, pencalonan dan lainnya,” beber Zaki.
“Yang ini bagi kita bagian dari strategi mencegah terjadinya sebaran hoax dan black campaign sendiri. Kami juga sedang membentuk tim khusus, termasuk bekerjasama dengan pemuka atau organisasi agama,” tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
