JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah kriteria pemimpin yang dibutuhkan Indonesia ke depan. Negara sebesar Indonesia disebut butuh sosok pemimpin yang kuat, berani mengambil risiko untuk kepentingan bangsa, anti korupsi, dan bisa merawat demokrasi.
Jokowi menegaskan, Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk kurang lebih 280 juta. Indonesia mempunyai potensi besar di daratan dan lautan.
Untuk memaksimalkan potensi itu, kata Jokowi, rakyat butuh pemimpin yang tepat, pemimpin yang memahami kebutuhan rakyat, dan bekerja keras untuk rakyat.
"Itu yang dibutuhkan, yang pemberani demi rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang paham dan mengerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara dan bangsa ini. Pemimpin harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini dari sisi mana dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan hanya duduk di Istana dan tanda tangan," kata Jokowi saat acara puncak Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Menurut Jokowi, pemimpin ke depan harus mempunyai strategi ekonomi dan strategi politik, karena Indonesia bersaing dengan negara lain. Terlebih ketidakpastian global mungkin bakal berlangsung sampai 10 tahun mendatang.
Karena itu, Pilpres 2024 sangat krusial. Matan Gubernur DKI Jakarta itu mengajak masyarakat memilih sosok yang tepat untuk memimpin negara ini.
"Nahkoda harus yang pemberani, berani mengambol risiko untuk kepentingan negara dan bangsa. Negara ini butuh kepemimpinan yang kuat dan mampu menghadapi ketidakpastian global. Yang memiliki komitmen kuat untuk anti korupsi dan merawat demokrasi," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, Musra Indonesia digelar untuk menjaring suara masyarakat di akar rumput terkait dukungan kepada calon presiden. Musra Indonesia dilaksanakan sejak Agustus 2022 di 29 provinsi dan Hongkong.
Hasil Musra secara nasional, Prabowo Subianto mendapat dukungan 21,68%, Ganjar Pranowo 20,24%, dan Airlangga Hartarto 17,12%.
Sementara itu, pengamat politik yang juga peneliti di Indikator Politik Indonesia (IPI), Bawono Kumoro mengatakan, preferensi politik Jokowi dalam hal bakal calon presiden bisa jadi berbeda dengan pilihan politik PDIP.
Sebagai bagian dari kader, Jokowi mengikuti keputusan PDIP yang memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Akan tetapi, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang didukung secara solid oleh tujuh partai politik, Jokowi juga memiliki kepentingan sendiri.
"Karena itu bukan tidak mungkin preferensi politik Jokowi, dalam hal bakal calon presiden, tidak sama dengan pilihan politik PDI Perjuangan. Di berbagai kesempatan Jokowi juga terlihat memberikan dukungan politik terhadap figur calon presiden di luar pilihan PDI Perjuangan, yaitu Prabowo Subianto," kata Bawono.
Di berbagai kesempatan kegiatan kenegaraan, Jokowi hampir selalu mengajak Prabowo yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan. Kedekatan Jokowi dan Prabowo kembali terlihat dalam kunjungan ke Papua beberapa waktu lalu.
Sebelum itu, kebersamaan mereka di Tabalong, Kalimantan Selatan, juga mencuri perhatian publik.
Bahkan dalam momen ulang tahun Partai Perindo, November 2022 lalu, secara terang benderang Jokowi mengatakan jatah presiden mendatang milik Prabowo. Bawono menilai, pilihan memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai sosok yang meneruskan program pembangunan sangat masuk akal bagi Jokowi dan juga partai-partai koalisi.
"Meskipun pernah menjadi rival pada dua pemilihan presiden terdahulu, tapi Prabowo telah membuktikan kinerja dan dedikasi tinggi serta leadership selama menjadi Menteri Pertahanan di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin," tegas Bawono.
Menurut hasil survei Indikator sepanjang tahun lalu dan juga di tahun ini, Prabowo selalu masuk dalam tiga besar bakal calon presiden dengan elektabilitas dua digit. Bahkan temuan survei nasional IPI periode April ini, tren elektabilitas Prabowo terus meningkat.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
