SUMEDANG, iNewsBandungRaya.id - Ratusan warga dari tiga desa yang terdampak pembangunan Tol Cisumdawu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang pada Selasa (15/8/2023).
Ketiga desa ini di antaranya Desa Sirnamulya, Mulyasari dan Desa Girimukti. Mereka menuntut ganti rugi terkait dampak pembangunan Tol Cisumdawu yang hingga saat ini belum juga terpenuhi.
Dalam aksinya ini, para warga melakukan orasi sambil menutup jalan nasional Bandung-Cirebon, Kawasan Binokasih, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.
Akibatnya, lalu lintas di Jalan Bandung-Cirebon sempat lumpuh total. Sejumlah kendaraan roda dua dan minibus memilih memutar balik untuk melewati jalur alternati.
Sedangkan kendaraan besar terjebak kemacetan hingga 2 kilometer. Para pengunjuk rasa mengaku sudah lelah dengan janji yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Awalnya, tuntutan masyarakat terdampak Tol Cisumdawu dijanjikan terealisasi pada Agustus 2023. Namun hingga pertengahan ini, masih belum ada kejelasan.
"Kami menuntut secepatnya diselesaikan. Sampai kapan pun kami tidak akan muncur sampai ganti rugi direalisasi," kata Isar, warga terdampak proyek Tol Cisumdawu.
Aksi blokade jalan nasional ini pun akhirnya bubar setelah Kapolres Sumedang hadir di tengah-tengah massa aksi dan meminta jalur dibuka. Ratusan massa pun bergeser ke kantor pemerintah daerah untuk beraudiensi dengan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir.
Meski belum ada hasil yang pasti dari audiensi, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, menyebut, persoalan dampak sosial pembangunan Tol Cisumdawu masih dalam proses verifikasi.
"Memang benar adanya sawah dan rumah yang terdampak hingga ambles. Akan tetapi, untuk penyelesaiannya pemerintah akan berkoordinasi dengan BPN serta pemerintah pusat dan telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati sebagai saluran aspirasi masyarakat," kata Dony.
Warga mengklaim, ada sebanyak 700 KK yang terdampak tidak langsung dari pembangunan Tol Cisumdawu.
Hingga sore hari, para pendemo masih menduduki pusat pemerintahan Sumedang, dengan pengawalan petugas gabungan TNI Polri serta Satpol PP.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
