JAKARTA, iNews.id - Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan izin untuk menggunakan lembaga pendidikannya dalam kegiatan kampanye politik.
Dia menilai bahwa kampanye semacam itu akan berdampak negatif terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik di kampus.
Hal ini menjadi tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kampanye politik dilakukan di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan.
Meskipun keputusan ini telah dikeluarkan, lembaga pendidikan Muhammadiyah akan tetap berhati-hati dan mungkin tidak akan memberikan izin untuk kampanye di kampus.
Abdul menyatakan pada Selasa (29/8/2023), "Walaupun diizinkan, lembaga pendidikan Muhammadiyah akan sangat berhati-hati. Bahkan mungkin tidak memberikan izin kampanye di kampus." Dengan demikian, dia bertujuan agar lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah tidak terlibat dalam tarikan kepentingan politik.
"Dengan memperbolehkan kampanye di kampus, keputusan MK ini dapat memiliki dampak negatif terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik di kampus. Persaingan kepentingan politik di lingkungan kampus dapat menjadi lebih kuat," tambahnya.
Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta
Artikel Terkait
