BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Bakal Calon Presiden Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dituding mengkhianati Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP).
Pengkhianatan salah satunya terkait pemilihan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Bacawapres. Pemilihan tersebut tak lagi memegang prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Nanat Najmul Ma’arif menyampaikan, Anies Baswedan yang diusung KPP sebagai bakal calon presiden (Bacapres) dan Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh telah melanggar prinsip KPP yang menjadi kesepakatan tiga partai politik (Parpol) yakni, Partai Demokrat, PKS, serta Partai NasDem.
"Koalisi Perubahan ini merupakan aliansi yang terbentuk melalui tiga Parpol utama dengan visi bersama untuk masa depan negara, awalnya bersatu demi membawa perubahan positif dan kemajuan," ucap Nanat saat ditemui, Bandung, Jumat (1/9/2023).
Mulanya, Nanat menjelaskan, sentral dalam KPP adalah ketika Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada juni 2023 sebagai kandidat wakil presiden yang telah dimandatkan oleh tiga pimpinan partai.
"Keputusan strategis ini bertujuan untuk menjunjung tinggi tujuan koalisi dan memupuk persatuan di antara partai-partai sependapat," katanya.
Namun, perkembangan terkini telah menghadirkan keraguan terhadap komitmen Surya Paloh dan Anies Baswedan terhadap prinsip-prinsip koalisi.
Pasalnya, lanjut dia, keputusan tidak terduga untuk menjauh dari jalur yang telah ditetapkan oleh Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem telah menimbulkan keprihatinan tentang kesatuan dan kohesi visi awal koalisi.
"Anies Baswedan yang sebelumnya dianggap sebagai simbol perubahan dan transformasi, kini menghadapi paksaan atas keraguan dalam keyakinan dan kurangnya ketegasan," ungkapnya.
Dugaan pengkhianatan tersebut, dipaparkan dia, telah memicu wacana di kalangan lingkaran politik, memicu diskusi tentang stabilitas aliansi, dan integritas para pemimpin politik.
"Pengamat dan warga sama-sama mempertanyakan motivasi di balik dugaan penyimpangan ini dari kerangka kerja awal Koalisi Perubahan," ujarnya.
Seiring dengan perkembangan lanskap politik yang terus berubah, dia menuturkan, masih harus dilihat bagaimana dugaan pengkhianatan ini akan memengaruhi proses pemilihan mendatang dan iklim politik yang lebih luas. Sebab, perhatian publik saat ini tertuju pada respons dari pihak-pihak yang terkait, berikut respons dan klarifikasi dari Anies Baswedan.
Sementara itu, sambung Nanat, dirinya sangat menyesali sikap Anies Baswedan yang hanya manut saja ketika Surya Paloh merubah arah koalisi. Sebab, komitmen yang telah dibangun hampir satu tahun dikhianati begitu saja.
"Sangat disayangkan Anies Baswedan tidak dapat menjadi contoh baik bagi generasi muda, malahan Anies Baswedan akan diingat dalam catatan sejarah sebagai sosok pengkhianat. Akan sulit kembali membawa Anies Baswedan ke tengah masyarakat, membawa kembali kepercayaan masyarakat terhadap Anies," tegasnya.
"Betul kata pepatah bilang, perubahan dan perbaikan itu akan terlaksana jika pemimpin gerbongnya masih mempunyai nilai dalam dirinya. Saya kira Anies Baswedan tidak mempunyai nilai-nilai tersebut, dan tidak lebih dari calon pemimpin boneka," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, publik sempat dikagetkan dengan kabar bahwa Ketum NasDem Surya Paloh akan memasangkan Anies Baswedan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagaimana yang disampaikan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky pada Kamis (31/8/2023) (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
