BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kegiatan diskusi yang rencananya dihadiri oleh bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan di Kota Bandung, Jawa Barat dibatalkan secara sepihak oleh pegawai pemerintahan.
Diskusi dimaksud adah 'Demi Ibu Pertiwi: Saatnya Perubahan' yang tadinya digelar pada Minggu (8/10/2023) di Gedung Indonesia Menggugat (GIM).
Adapun pihak yang diduga melakukan pembatalan adalah orang yang mengaku sebagai pegawai dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat
Padahal, kegiatan itu sebelumnya sudah mendapatkan izin tertulis melalui UPTD Pengelolaan Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Barat.
Namun pada Sabtu (7/10/2023), sekitar pukul 23.00 WIB, seseorang mengaku pegawai Disbudpar Jawa Barat meminta secara langsung kepada panitia untuk membatalkan kegiatan.
Panitia dimaksud adalah pihak Change Indonesia yang berisi orang-orang dari komunitas aktivis pro demokrasi dan aktivis mahasiswa.
Karena masalah tersebut, Presidium Change Indonesia, Andreas Marbun menilai pembatalan itu merupakan preseden buruk bagi pemerintah.
"Gedung Indonesia Menggugat, selayaknya sebagai situs bersejarah adalah ruang publik," kata Andreas mencoba menjelaskan fungsi gedung, Minggu (8/10/2023).
Menurutnya, sebagai ruang publik, GIM bisa digunakan untuk melakukan kegiatan hingga memberikan pendapat di muka umum.
Kemudian bisa juga untuk berkumpul hingga untuk berserikat. "Sebagaimana dijamin oleh konstitusi," katanya.
Dia mengatakan pembatalan sepihak itu menyakiti orang-orang yang pro terhadap demokrasi.
Menurutnya wajar bila ada pihak yang ingin mendengarkan bagaimana gagasan untuk bangsa. Seperti yang dilakukan panitia dengan mengundang salah satu bakal capres.
"Sepertinya ada yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran sosok capres pengusung perubahan ini," ujarnya.
Andreas membeberkan bagaimana GIM memiliki sejarah panjang dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.
Dia juga menyesalkan bahwa pembatalan tersebut disampaikan secara lisan tanpa adanya surat resmi dari dinas maupun pihak Pemprov Jabar secara langsung.
Mengingat kesalahan sang 'oknum' yang tidak prosedural, kegiatan dilanjut. "Dengan begitu, panitia pun tetap akan menggelar acara sesuai rencana," ujar dia.
Dirinya mengingatkan bahwa Indonesia tengah mengalami penurunan indeks demokrasi. Hal ini pun dialami oleh penyelenggara kegiatan kali ini.
"Mestinya pihak Pemprov Jabar dapat bersikap adil, netral dalam situasi politik yang berkembang saat ini," katanya.
Padahal, sarana yang dikelola Pemprov Jabar sendiri digunakan untuk kegiatan partai politik.
"Gedung Youth Center Komplek Sarana Olahraga Arcamanik, salah satu partai menggelar kegiatan yang dihadiri oleh ketua umum partai politik tersebut," ungkapnya.
Selain itu, Gedung Merdeka juga sempat digunakan oleh salah satu partai untuk kegiatan politik dan dihadiri langsung oleh gubernur beberapa bulan sebelumnya.
Lalu Lapangan Tegalega, monumen perjuangan, dan di depan Gedung Sate kerap diisi oleh kegiatan politik.
Dia mengatakan bila Disbudpar Jabar melakukan praktik 'pencendra' demokrasi semacam ini, maka kelompok pro demokrasi bisa bersikap lebih keras kepada pemerintah.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
