BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mencatat, sekitar 32 ribu lebih orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) di Jabar bakal ikut ambil bagian dalam pencoblosan Pemilu 2024.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, 32.712 penyandang disabilitas mental akan bergabung dengan penyandang disabilitas kategori lainnya, dimana total mencapai 146.751 orang di Jabar.
"Bukan ODGJ, kami menyebutnya penyandang disabilitas mental. Mereka bukan yang tidak terdata atau berkeliaran di jalan-jalan, mereka ada di rumah dan secara medis berdasarkan keterangan dokter, bisa menentukan pilihan," ucap Hedi di Kabupaten Bandung Barat, Selasa (26/12/2023).
Hedi mengatakan, mereka yang memiliki hak pilih sama dengan masyarakat pada umumnya, yakni Warga Negara Indonesia (WNI) dan telah berusia di atas 17 tahun.
"Selama dia adalah WNI, punya KTP Elektronik, pernah menikah atau usia minimal 17 tahun, bukan anggota TNI atau Polri. Yang disabilitas mental ikut memilih, bukan hal baru," ungkapnya.
Untuk diketahui, jumlah pemilih disabilitas mental terbanyak di Jabar datang dari Kabupaten Bandung dengan jumlah 2.467 orang, Kabupaten Garut 2.084 orang dan Kota Bandung sebanyak 2.040 orang.
Selain penyandang disabilitas mental, ada juga kalangan penyandang disabilitas intelektual yang memiliki hak pilih di Jabar, yakni sebanyak 7.922 orang.
Terbanyak, adalah penyandang disabilitas fisik sebanyak 66.817 orang, disabilitas sensorik wicara 15.919, disabilitas sensorik rungu sebanyak 7.105 orang, dan disabilitas sensorik netra 16.276 orang.
Sementara itu, Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni optimistis, pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sukses meski harus memfasilitasi 35,7 juta pemilih.
Ummi mengatakan, pihaknya harus bekerja ekstra keras guna memastikan seluruh kebutuhan logistik aman demi menyukseskan perhelatan Pemilu 2024. Termasuk menyiapkan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tempat pemungutan suara (TPS) dengan total mencapai 140.457 titik.
"Jumlah penduduk yang besar, berimplikasi dengan logistik cukup besar. Kami hari ini sedang melakukan peninjauan, memastikan 176 juta lembar surat suara akan terdistribusi dengan baik. Kemudian kami juga harus memastikan rekrutmen Badan Ad Hoc yang jumlahnya 1.360.125 orang. Ini membuat kami optimis, menyambut tahapan Pemilu 2024," terangnya.
Selain Pemilu 2024, KPU Jabar juga turut harus menyiapkan Pilkada serentak pada akhir November tahun depan. Terlepas dari itu, Ummi merasa bersyukur karena 27 kota/kabupaten telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk biaya operasional.
Ummi menyebut, hibah daerah ini sudah mulai berjalan, setelah dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 40 persen untuk KPU dan Bawaslu, dari total Rp1,104 triliun.
"Hari ini kami tinggal menunggu regulasi PKPU tahapan untuk pelaksanaan tahapan Pilkada 2024," imbuhnya.
Ummi pun berharap, penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 dapat meningkatkan soliditas guna menyukseskan hajatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Meningkatkan soliditas penyelenggara, untuk upgrade kapasitas sehingga nanti bisa secara teamwork menyelesaikan tahapan," harapnya.
Pihaknya juga berharap, keterlibatan media massa sebagai pengawas demi memastikan perhelatan Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan sesuai mimpi yang dicita-citakan, melahirkan pemimpin dari mekanisme jujur, adil dari pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia.
"Kami ingin bersinergi dengan media, pilar demokrasi bagi kami. Membantu kami dalam sosialisasi kepada masyarakat," tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
