Aturan-aturan tersebut menjadi landasan hukum yang mengatur penggunaan teknologi digital agar berjalan dengan transparan, aman, dan dapat memberikan solusi jika terjadi masalah.
Namun, kita sebagai pengguna juga sepatutnya memiliki mawas diri dan kebijaksanaan dalam penggunaan layanan yang serba digital saat ini. Rifki Novrian, seorang praktisi digital yang bekerja di salah satu perusahaan multinasional menyampaikan bahwa upaya untuk mewujudkan digital trust harus dilakukan secara menyeluruh.
“Digital trust tentu harus memiliki legitimasi hukum yang jelas. Namun, upaya yang dipusatkan pada penyedia layanan jasa digital juga tidak akan maksimal jika masyarakat sebagai pengguna tidak diberikan edukasi yang konkret dalam menghadapi tantangan di era digital ini," kata Rifki, Kamis (14/3/2024).
"Oleh karena itu, selain menetapkan peraturan baku, pihak yang berwenang atau negara juga harus memikirkan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk bersikap bijak dalam menggunakan teknologi. Upaya tersebut bisa dilakukan dalam bentuk penyuluhan misalnya atau membuatkan suatu mata ajaran khusus di tingkat pendidikan formal,” tambahnya.
Legitimasi Penyedia Jasa
Pada era digital saat ini, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa sebagian besar platform digital yang kita gunakan dibangun dan dimiliki oleh perusahaan swasta yang tentu memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan. Meski demikian, hal ini tidak boleh menjadikan kita bersikap buta atau anti terhadap keberadaan platform-platform tersebut.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
