BANDUNG,iNews BandungRaya.id - Bakal Calon Bupati Bandung dari PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bandung, Mochamad Lutfhi Hafiyyan bertekad mewujudkan birokrasi yang profesional. Sebab keberhasilan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh peran para birokratnya.
"Keberhasilan pembangunan daerah, salah satunya ditentukan oleh peran birokrat yang bekerja profesional, dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Makanya sosok pemimpin harus mampu menciptakan birokrasi yang nyaman dalam bekerja tanpa tekanan," kata pria yang akrab disapa Kang Lutfhi ini kepada wartawan, Jumat (14/6/2024).
Dia menuturkan pandanganya terhadap birokrasi pemerintahan di Kabupaten Bandung. Birokrat pemerintahan daerah adalah sistem yang mengatur tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Diatur dalam UUD 45, UU Nomor 23 Tahun 2014, dan PP Nomor 16 tahun 2016 Tentang Struktur, Tata Kerja Perangkat Daerah.
Berdasarkan hal tersebut, lanjutnya, birokrasi seyogyanya bekerja tanpa ada tekanan. Sebab birokrat adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas pemerintahan sesuai fungsinya.
"Birokrat adalah mereka yang memiliki tugas dan fungsi menjalankan pemerintahan daerah, intinya mereka adalah wakil masyarakat," sambungnya.
Sebagai salah satu bakal calon bupati di Kabupaten Bandung, Kang Lutfhi memiliki visi untuk "Menciptakan birokrasi yang nyaman dalam bekerja tanpa adanya tekanan". Maksud dari tanpa ada tekanan, karena ketika birokrat bekerja di bawah tekanan maka dapat dipastikan birokrasi tidak dapat berjalan sesuai fungsinya.
"Biarkan para birokrat bekerja tanpa ada pengaruh atau tekanan politik, sosial maupun tekanan lainnya," ucap Bakal Calon Bupati Bandung yang ditugaskan DPP PDI Perjuangan ini.
Menurutnya birokrasi adalah kunci dari keberhasilan pembangunan daerah. Mereka adalah para pejabat yang ditunjuk untuk menahkodai dinas yang disesuaikan dengan rencana pembangunan.
Maka mereka harus bekerja secara profesional, kendati selalu ada tekanan secara politik, sosial, dan hukum yang menyertai jabatan birokrasinya.
Salah satu hal yang dia pikirkan adalah, bagaimana ke depan membangun pemerintahan yang para birokratnya tidak memiliki beban. Selain birokrasi yang menjadi ujung tombak, keberhasilan pembangunan daerah juga adalah kepala desa.
Kang Lutfhi mempunyai pandangan tersendiri terhadap pemerintah desa. Kepala desa adalah jabatan politik yang diberikan masyarakat di tingkat desa.
Namun seringkali ditemukan, kepala desa berada dalam cengkraman tekanan penguasa, sehingga pada akhirnya profesionalisme kepala desa dalam menjalankan fungsinya terganggu.
"Pemerintahan desa adalah birokrasi paling bawah di Indonesia dalam sistem pemerintahan. Keberadaanya menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan daerah," ujarnya.
Dirinya berkeinginan bagaimana kepala desa dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang, tanpa ada paksaan dan tekanan secara politik.
"Kendati jabatan kepala desa memiliki tekanan politik dan sosial yang tinggi, namun saya berkeinginan ke depan kepala desa tidak di pengaruhi oleh penguasa, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik," pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
