BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat akan segera melaunching 'Peta Kerawanan' menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah mengatakan, hadirnya Peta Kerawanan tersebut untuk mewaspadai segala bentuk kecuranganan dalam tahapan Pilkada 2024. Salah satunya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Karena seperti yang kita ketahui ketika berbicara kerawanan, Jabar ini juga termasuk rawan tinggi soal netralitas ASN. Kami pun, Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebentar lagi dalam bulan Juli akan juga melaksanakan terkait launching Peta Kerawanan," ucap Nuryamah di Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga Nomor 25, Kota Bandung, Rabu (26/6/2024).
Ditanya soal daerah mana saja yang rawan kecurangan pada Pilkada 2024, Nuryamah belum bisa menjawabnya. Sebab, untuk mengetahui hal tersebut harus berdasarkan data.
"Karena ini kan kita tidak bisa berbicara dengan asumsi, kita harus by data, jadi saya belum bisa mengatakan kabupaten/kota mana saja yang merupakan rawan tinggi ASN, rawan tinggi money politik, rawan tinggi hoaks dan lain sebagainya," katanya.
Namun berdasarkan data tahun sebelumnya, Kabupaten Bandung menjadi daerah paling rawan kecurangan. Sedangkan Jabar sendiri masuk peringkat keempat rawan kecurangan.
"Kalau tahun kemarin, rawan tingginya itu kan Kabupaten Bandung, tetapi secara keseluruhan di Provinsi Jawa Barat kita masuk rawan tinggi ke 4 dari seluruh segmen yang tadi," ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya pun mengimbau kepada para ASN yang akan maju dalam Pilkada 2024 untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Salah satunya mundur dari jabatannya minimal 40 hari sebelum pendaftaran resmi.
Menurut Nuryamah, hal ini sebagai upaya pencegahan juga pengawasan terjadi pelanggaran netralitas ASN.
"Kita sudah melakukan himbauan kepada seluruh Pj ataupun ASN yang mau ikut atau ada rencana untuk kontestasi di pemilihan ini. Kami sudah menyebarkan itu kepada seluruh Pj yang akan ikut serta didalamnya sudah kita sampaikan aturan mainnya," terangnya.
Nuryamah memastikan, imbauan soal netralitas ASN sudah sering kali disampaikan Bawaslu Jabar.
"Kita juga sudah membuat imbauan kepada seluruh lapisan ASN untuk tetap menjaga netralitas dan independensi karena memang ASN ini diharamkan untuk memilih keberpihakan diperlihatkan," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
