BANDUNG,iNews.id - Pakar Ilmu Pemerintah dan Politik menilai keputusan pemerintah Indonesia membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) cenderung dipaksakan. Hal itu jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang kurang stabil pasca dihantam pandemi.
Pakar Ilmu Pemerintahan dan Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuandi mengatakan melihat hal tersebut seharusnya pemerintah tidak memaksakan pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur.
"Kalau menurut saya penundaan Pembangunan menjadi langkah yang lebih aman, dibandingkan pembangunan IKN tetap dilaksanakan sesuai rencana,Ini bukan tanpa alasan, kita ketahui bersama kondisi perekonomian bangsa masih belum stabil pasca dihantam pandemi yang belum tuntas sampai saat ini," kata Yusa, saat dihubungi wartawan, Kamis (24/2/2022).
Yusa mengatakan pemerintah seharusnya bisa lebih fokus untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi. Karena, lanjut Yusa, dua hal tersebut menjadi hal penting untuk mempercepat rencana pemindahan Ibu Kota Negara.
"Memang dari segi manfaat kita tidak bisa menutup mata, pemerataan ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekitarnya akan terdorong dengan pesat, tapi pemerintah pun perlu melihat, situasinya saat ini masih belum stabil," terangnya.
Yusa menambahkan, kalaupun pembangunan tersebut tetap berjalan, dan mengandalkan anggaran melalui pinjaman asing (Hutang) hal tersebut justru akan membebani negara tidak di hari ini, melainkan di masa yang akan datang.
"Apalagi kalau harus dipaksakan dengan mengandalkan hutang, saya rasa itu bukan solusi yang tepat meskipun banyak analisis yang mengatakan ke arah sana, kenapa kurang tepat karena dampaknya tidak akan di rasakan hari ini, tetapi di masa yang akan datang," tuturnya.
"Maka dari itu, penundaan menurut hemat saya menjadi langkah yang terbaik, dan pembangunan itu akan terus berjalan ketika situasi di dalam negeri jauh lebih siap, karena manfaat pembangunan IKN ini akan sangat besar bagi masyarakat," tandasnya. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
