BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya menekan biaya logistik nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.
Begitu disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi dalam Seminar Nasional bertajuk "Peningkatan Kinerja Logistik di Indonesia: Refleksi, Tantangan, dan Peluang Sistem Logistik Nasional" di Aula Barat ITB, Bandung, Kamis (25/7/2024).
"Apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya semua pihak itu melakukan upaya-upaya agar indeks logistik menjadi lebih baik, menghasilkan suatu pertumbuhan, tapi ada tantangan-tantangannya," ucap Menhub.
Menhub mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menekankan pertumbuhan 5 persen itu minimal dan pertumbuhan itu salah satunya melalui ekspor.
"Kalau ekspor tak terjadi maka pertumbuhan itu tak terjadi juga," ujarnya.
Menhub mengaku, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait. Salah satu hasilnya yakni pihaknya bisa menghimpun 262 labuan untuk ekspor minerba, batubara, nikel dan lainnya.
"Itu adalah menjadi faktor penyumbang petumbuhan yang besar. Dan mudah kita lihat kemarin tumbuh 5 persen darir situ sekarang dengan koordinasi Kemenkeu, Kemenkomarves juga kami yang lakukan sistem kolaborasi energi itu dilakukan maka kami bisa memantau 262 labuhan itu," tuturnya.
Menhub menilai, efisiensi logistik di Indonesia dapat dicapai salah satunya dengan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok dan Patimban sebagai Hub logistik.
"Satu hal harus dilakukan adalah kita harus sepakat jadikan Priok dan Patimban jadi Hub. Saat itulah tak akan terjadi ke Singapur atau Malaysia melainkan langsung ke Amerika, China dan lain-lain," katanya.
"Memang jangka pendek kirim ke negara tetangga menguntungkan namun jangka panjang ubah pemikiran itu," lanjutnya.
Selain itu, dalam proyek jangka panjang pihaknya ingin menjadikan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai pusat umrah.
"Pertumbuhan Jabar di utara itu jadi suatu kekuatan yang harus diatur. Kalau Kertajati dan Patimban jadi, itu luar biasa Jabar. Saya ingin jadikan Kertajati pusat umrah. Kalau itu jadi pusat umrah maka semua penerbangan dari luar akan datang kesana," jelasnya.
Di tempat yang sama, Dewan Pembina Pusat Studi Logistik dan Pengembangan Wilayah, Fary Djemy Francis mengatakan, seminar kali ini merupakan bagian dari tindaklanjut diskusi bersama Menhub dan Komisi V Fraksi Grindra.
"Salah satu rekom dari pertemuan pertama kami diminta melanjutkan lagi diskusi-diskusi tapi libatkan semua komponen. Hari ini lebih lengkap tak hanya bicara soal transportasi taoi komponen lain, Kemaritiman, Bappenas dan Akademisi," ucap Fary.
Fary mengatakan, seminar ini akan dibahas mengenai berbagai tantangan dan peluang khususnya menyangkut transportasi logistik laut dan umumnya sistem logistik nasional.
"Salah satu isu yang nanti bisa dapatkan diskusi ini adalah logistik kita yang sekrang ini moda transportasi pilihannya adalah darat. Contoh Jakarta-Surabaya 800 km. Pilihan 90 persen pilihannya darat, laut itu hanya 9 persen. Padahal kalau ikuti beberapa kajian dia logistik untuk darat jauh 10 persen dari laut," bebernya.
Oleh karena itu, melalui seminar ini mengajak seluruh stakeholder untuk menemukan solusi dialogis, sebuah upaya mencari solusi bersama.
"Kita coba bersama sama mencari terobosan baru agar dialogistik yang pilihan darat ini bisa alihkan ke laut dan bisa turunkan biaya logistik scara keseluruhan. Termasuk hidupkan Patimban agar sektor pelabuhan di laut jadi pilihan untuk nantinya transportasi darat bisa beralih," terangnya.
Fary menyebut, pengiriman barang masih tergantung pada kapal-kapal kontainer. Padahal, kapal roll-on, roll-off atau roro bisa dimanfaatkan untuk mengirim barang dengan investasi yang lebih murah dan efektif.
"Pilih darat karena darat sistem transportasi lebih baik tol itu. Maka kepastiannya jadi pilihan kalau laut masih beberapa hal perlu kembangkan. Salah satunya kemarin diskusi coba kembangkan transportasi laut sift kontainer ditambah roro utama pelayanan lebih dua hari," tuturnya.
Fary menilai, persoalan logistik nasional disadari sebagai masalah mendesak yang harus mengalami perbaikan berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis.
"Memeberikan kepastian pemerataan pembangunan serta memastikan keterlibatan kita lebih maksimal dalam internasional suplay chain," ucapnya.
Ketua Komisi V DPR 2014-2019 ini juga mengajak ITB untuk menemukan upaya-upaya yang bisa menjadi loncatan bagi penurunan biaya logistik, pada saat yang sama menjamin pemerataan pembangun dan menekan waktu tunggu.
"Indonesia dapat belajar dari Jepang, Uni Eropa, atau bahkan Filipina yg memiliki karakteristik gegrafis yang sama yakni arcipilego dengan waktu tempuh pelayaran yang rata-rata dibawah 2 hari. Ini sangat efektif dan efisien jika memaksimal roro dan ropax," katanya.
"Kita perlu segera melakun swicht ke arah situ. Cara ini bisa menekat cost logistik, mereka sudah membuktikan, kita bisa belajar dan dari situ menemukan model terbaik bagi peninggkatan logistik oerformance kita," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait