Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko menekankan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung KPK dalam upaya edukasi ini.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya ini, terutama menjelang Pilkada November 2024. Masyarakat perlu disadarkan bahwa politik uang adalah sesuatu yang haram dan merusak tatanan demokrasi kita," harap Widi.
Widi juga menambahkan, jujur itu mahal karena menyangkut soal nurani.
“Jujur yang kita lakukan akan kita nikmati bersama selama lima tahun ke depan,” jelasnya.
Widi berharap Acara Roadshow Bus KPK ini dapat membangun pondasi kuat untuk demokrasi yang bersih dan jujur di Indonesia.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
