BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Bio Farma beserta jajaran Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) menggelar forum focus group discussion menindaklanjuti pembahasan terkait dengan ketahanan kesehatan nasional.
Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Atas 1 (RRA 1) - Gedung Heritage Bio Farma Jl. Pasteur 28 Kota Bandung, Kamis (8/8/2024).
Sekretaris Jenderal Wantannas RI, Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, mengatakan diskusi tersebut bertujuan membahas tentang permasalahan-permasalahan kesehatan, khususnya obat-obatan di Indonesia.
“Kami merasa perlu untuk diagendakan pembahasan lanjutan secara lebih dalam mengenai kesiapan industri farmasi milik negara untuk mendukung terciptanya ketahanan kesehatan nasional,” papar Hutabarat, Kamis (8/8/2024).
Hutabarat juga menilai, kegiatan diskusi ini juga merupakan wadah untuk menampung masukan-masukan kepada pemerintah terkait dengan permasalahan regulasi maupun logistik.
“Ataupun apapun yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan vaksin, produk obat-obatan maupun dukungan-dukungan kesehatan yang otomatis akan terkait dengan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut juga, Hutabarat menyinggung terkait permasalahan bahan baku obat di Bio Farma yang menurutnya begitu kompleks.
“Permasalahan ini sebenarnya permasalahan yang pastinya kompleks, tapi tidak bisa diselesaikan hanya dengan waktu yang singkat dan tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu pihak saja, tapi harus komprehensif dan integral,” ungkapnya.
Menurutnya, permasalahan-permasalahan bahan baku impor ini juga ternyata terjadi di negara-negara lain.
“Walaupun tadi disampaikan bahwa bahan bakunya masih banyak dari China dan India, itu bukan hanya Indonesia saja, seluruh dunia juga seperti itu. Karena menyiapkan satu bahan baku itu juga kalau tidak ada pasarnya, itu juga cost yang cukup besar,” jelasnya.
“Jadi merebut pasarnya juga itu cerita lain lagi, yang terpenting saat ini saya lihat apa yang dilakukan oleh kita menurut saya sudah memilih prioritas-prioritas yang tepat,” sambungnya.
Adapun terkait regulasi-regulasi yang mungkin selama ini dianggap sudah baik seharusnya, tapi justru kurang aplikatif. Tidak salah, mungkin ketika dibuat regulasi zamannya berbeda, situasinya berbeda.
“Yang kurang aplikatif itu mungkin nanti kita akan melakukan suatu revisi mungkin, itu kembali kepada pemerintah pastinya,” ujarnya.
Kemudian, Hutabarat mengatakan terkait regulasi tersebut akan dijadikan masukan kepada pemerintah dan undang-undang.
“Tugas kami hanya melakukan pengkajian dan kami melihat, lalu kami berikan masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, itu yang akan kami lakukan,” tuturnya.
Disinggung terkait support secara spesifik yang dilakukan, Hutabarat mengatakan dalam setiap regulasi tersebut terdapat sub-sub yang tidak baik.
“Saya tidak bisa bilang secara spesifik apa regulasi-regulasinya, karena setiap regulasi mungkin ada sub-subnya saja yang tidak baik. Kita harus kaji lagi, kita akan melakukan ini mungkin kita bentuk seperti seminar nasional yang dilakukan dimanapun, entah di Jakarta, Bandung atau dimanapun,” jelasnya.
Kedepannya, Hutabarat mengatakan pihaknya akan mengundang semua pihak, untuk melihat pandangan-pandangan agar tercapai sebuah solusi.
“Itu adalah tugas kami untuk mencari sebenarnya mempertemukan dari segala macam pihak dan mencarikan solusi yang aplikatif,” katanya.
Sementara itu, terkait teknis dalam hal menekan impor bahan obat-obatan, Hutabarat menyampaikan pihaknya akan membandingkan dengan instansi-instansi lain.
“Contohnya misalkan menurut Bio Farma harga ini harus dikurangi atau menurut Bio Farma pajak ini harus dikurangi, nah disitulah kami akan mempertemukan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan seterusnya,” bebernya.
“Dengan kandungan TKDN nya juga sudah ditentukan oleh pemerintah, kita harus masukan juga aturan-aturan itu, apakah TKDN nya harus ditingkatkan atau dikurangi, disitu mudah-mudahan nanti kita bisa menjawab lebih detail lagi, lebih spesifik lagi, manakala kita sudah melakukan seminar dan sebagainya,” sambungnya.
Terakhir, melalui kegiatan diskusi ini, Hutabarat mengaku pihaknya mendapatkan banyak masukan, dan kedepannya akan dibentuk lagi kegiatan seminar yang lebih komprehensif.
“Tadi kami banyak mendapat masukan selama kami berdiskusi dan Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi dalam bentuk kegiatan seminar yang lebih komprehensif yang akan melibatkan berbagai stakeholder, dalam hal ini pentahelix,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Medis & Hubungan Kelembagaan Bio Farma, Sri Harsi Teteki mengatakan sebagai BUMN Farmasi, Bio Farma mendapatkan semacam amanah dari pemerintah untuk memberikan kecukupan dari obat-obatan.
“Jadi mungkin Bio Farma sebagai BUMN Farmasi mendapatkan semacam amanah dari pemerintah untuk memberikan kecukupan dari obat-obatan yang ada di Indonesia, khususnya obat-obatan yang esensial dan lebih khusus di Bio Farma ini adalah untuk vaksin,” ungkapnya.
Terkait bahan baku obat yang masih bergantung dari luar, Sri mengatakan Bio Farma masih bergantung dari China dan India.
“62 dari bahan baku obat yang ada beredar di Indonesia, dari 1.105 bahan baku obat memang masih diimpor. Tapi Bio Farma sendiri untuk 10 besar bahan baku obat-obatan itu, 6 sudah diproduksi di Kimia Farma, cucu usaha dari Bio Farma.
Perlu diketahui, Bio Farma juga memenuhi 3/4 dari produk polio di seluruh dunia. Sri mengatakan, Bio Farma tetap melakukan beberapa pemenuhan kebutuhan domestik maupun global.
“Jadi kita tetap, walaupun COVID-19 sudah berlalu, kita tetap memproduksi beberapa vaksin-vaksin yang memang sangat dibutuhkan, baik itu untuk fungsi domestik maupun global,” ujarnya.
Adapun terkait regulasi, Sri mengatakan melalui diskusi bersama Wantannas RI ini untuk mencari solusi bersama.
“Makanya kunjungan dari Pak Sekjen ini untuk regulasi memang menjadi PR kita bersama,” tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
