BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu dan Bakal Calon Gubernur Jabar dari Partai NasDem Ilham Akbar Habibie menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas persyaratan pencalonan kepala daerah.
Haru Suandharu menilai keputusan MK tersebut sangat lambat, padahal usulan uji UU Pilkada yang diajukan partai buruh dan Gelora sudah lama, Selain itu, putusan tersebut juga menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah tidak akan lama lagi dibuka.
"Saya kira bagus cuman kenapa baru sekarang gitu, kenapa tidak dari kemarin-kemarin,"kata Haru, di Bandung, Rabu (21/8/2024).
Kendati demikian, Haru mengatakan putusan MK tersebut menjadi kabar baik bagi semua partai untuk bisa mengusung calon di Pilkada. Terlebih dengan aturan yang dipermudah sehingga Pilkada nanti terhindar dari ancaman kotak kosong.
PKS sendiri, tambah Haru dalam Pilkada nanti akan meneruskan kesepakatan parpol yang sudah mengusung kadernya di Pilwalkot dan Pilbup di 27 daerah di Jabar.
"Beberapa sudah koalisi komitmen dan sudah ada B1kwk nya, itu akan lanjut karena kalau dibongkar lagi akan panjang ceritanya.Kita tidak keberatan justru sekarang semua partai bisa pada maju, yah itu bagus jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan partai politik," tandas Haru.
Hal senada dikatakan calon Gubernur Jawa Barat dari Partai NasDem Ilham Akbar Habibie. Menurut Ilham, putusan MK itu merupakan jawaban dari ketidakadilan demokrasi terkait ancaman kotak kosong di berbagai daerah yang melaksanakan Pilkada 2024.
Meskipun putusan MK lambat, Ilham menyebut dengan keputusan mengenai ambang batas tersebut bisa juga berpotensi merubah tatanan koalisi partai politik.
"Kalau yang lain memang karena sangat mendadak, saya kira banyak partai politik juga bisa sebagian kembali lagi, banyak perubahan tapi sebagian sudah selesai (berkoalisi) juga,"kata Ilham Habibie (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
