BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Rencana pemanggilan Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir oleh DPRD terkait open bidding pejabat terus menguat.
Kini sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari berbagai fraksi turut mendukung rencana itu. Bahkan mereka juga mendorong Komisi 1 untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk persoalan ini.
"Demi kebaikan pemerintah daerah, saya akan mengusulkan pembentukan Pansus, kalau kondisi ini (open bidding) tidak baik-baik saja dan bikin rudet (rumit)," ucap anggota Fraksi Golkar DPRD KBB, Lili Suhaeli, Sabtu (21/12/2024).
Dirinya mendukung dengan langkah-langkah yang diambil DPRD untuk memanggil dan meminta klarifikasi Pj Bupati Bandung Barat dan Plt Kepala BKPSDM terkait pelaksanaan open bidding yang dinilai tergesa-gesa dan tertutup.
"Open bidding ini kesannya diam-diam, tertutup, dan tergesa-gesa, jadi ya saya setuju langkah itu (pemanggilan)," sambungnya.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD KBB, Liwa Ulhamdi. Menurutnya, Fraksi Partai Demokrat sangat mengapresiasi dan sepakat mendukung langkah pemanggilan Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir dan Plt Kepala BKPSDM terkait persoalan open bidding yang sedang berproses.
"Seharusnya, mekanisme komunikasi atau proses yang substansial antara legislatif dan eksekutif itu ditempuh," tegasnya.
Sebab, lanjut dia, dalam membangun sinergitas komunikasi menjadi salah satu hal yang amat penting untuk menuju pemerintahan yang lebih baik lagi ke depannya.
"Dari Fraksi Partai Demokrat, khususnya saya, sangat mendukung langkah yang dilakukan Komisi 1 untuk menjalin sinergitas dan komunikasi dengan Pemda KBB," ujar anggota Komisi 1 DPRD KBB ini.
Dia pun menekankan, pentingnya sebuah komunikasi antara legislatif dan eksekutif ke depan. Jangan sampai eksekutif memandang sebelah mata terhadap legislatif.
Sebagai pejabat publik semua sama dan memiliki tanggung jawab terhadap rakyat untuk membangun pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Liwa menegaskan, Fraksi Demokrat akan berjuang dan siap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memperjuangkan dan melaksanakan tugas fungsi sebagai anggota legilatif.
Termasuk pihaknya juga siap mendukung pemerintahan baru yang akan dilantik nanti.
"Kami siap untuk mendukung pemerintah dalam rangka memperbaiki tatanan birokrasi yang akuntabel dan transparan yang tentunya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat," tandasnya.
Seperti diketahui tidak adanya komunikasi dari Pemda KBB terkait pelaksanaan open bidding untuk pengisian lima Jabatan Pimpinan Tingkat Pratama (JPTP) menuai pertanyaan di DPRD KBB.
Pasalnya, belum tuntas polemik rotasi mutasi empat pejabat setingkat eselon 2 yang sebelumnya dilakukan dan kini diadukan ke PTUN, Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir kembali melaksanakan open bidding tanpa sepengetahuan dewan.
Oleh karena itu DPRD KBB berencana melakukan pemanggilan terhadap Pj Bupati Bandung Barat dan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mempertanyakan mekanisme pelaksanaan open bidding.
"Dari awal pihak kami dan Pemda KBB telah sepakat untuk melakukan perbaikan birokrasi. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan DPRD KBB, Pemda KBB tiba-tiba melaksanakan open bidding, ini enggak beres kalau gini," kata Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi saat dihubungi, Jumat (20/12/2024). (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
