Modantara sangat berharap dalam membuat kebijakan ekonomi gig, pemerintah mengedepankan azas kebermanfaatan serta bijaksana dengan mendasarkan pada data yang objektif dan kajian dampak yang mumpuni, serta mendengar berbagai perspektif melalui dialog dari seluruh pemangku kepentingan tidak hanya dengan segelintir pihak.
Sebagai perbandingan di Singapura, konsultasi dan dialog, bukan sekadar survey, dilakukan dengan setidaknya 6% dari total mitra untuk memastikan keterwakilan. Selain itu, diskusi dan dialog juga perlu dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan pada ekosistem ini seperti mitra umkm, pengguna, serta platform yang benar-benar memahami industri dan memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan ekosistem.
“Kami menghargai setiap upaya untuk mendukung mitra. Namun, kebijakan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan industri dan fleksibilitas yang menjadi dasar ekosistem ini. Memaksakan kebijakan yang tidak realistis justru berisiko menciptakan masalah lebih besar, termasuk meningkatnya angka pengangguran dan hilangnya peluang ekonomi bagi jutaan masyarakat yang mengandalkan platform digital sebagai sumber penghasilan alternatif,” kata Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).
Ke depannya, pemerintah perlu menggandeng pihak-pihak yang memiliki relevansi dan kredibel dengan kebijakan yang akan diambil, serta benar-benar merupakan bagian dari ekosistem. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan polemik yang berpotensi merugikan ekosistem industri digital.
Keputusan yang tepat akan memberikan keseimbangan antara dukungan untuk mitra dan keberlanjutan industri, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Modantara mendorong dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog, untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi mitra dan industri secara keseluruhan.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
