BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Industri pariwisata Kota Bandung kini bisa bernapas lega. Setelah sempat lesu akibat larangan kegiatan pemerintahan di hotel, pemerintah pusat akhirnya kembali mengizinkan rapat dan pertemuan digelar di hotel maupun restoran. Kebijakan ini disambut positif oleh para pelaku industri, yang melihatnya sebagai angin segar untuk sektor yang sangat terdampak.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah memberikan lampu hijau terkait kebijakan ini saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada Rabu (4/6/2025).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Nuzrul Irwan Irawan, menyatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pimpinan daerah. Namun, ia tidak menampik bahwa kebijakan ini akan memberikan dorongan positif yang signifikan bagi industri perhotelan.
"Kami masih menunggu instruksi dari pimpinan, tapi jelas ini jadi angin segar, terutama bagi teman-teman di sektor pariwisata, khususnya perhotelan," ujar Nuzrul saat ditemui di Balai Kota Bandung, Selasa (10/6/2025).
Hotel Bintang Tiga Terdampak Parah, Karyawan Dirumahkan
Sebelumnya, selama pembatasan berlangsung, sejumlah hotel di Bandung mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Nuzrul mengungkapkan, beberapa hotel bintang tiga bahkan terpaksa merumahkan karyawannya, termasuk posisi strategis seperti General Manager (GM).
"Data terakhir yang saya ketahui, ada tiga hotel yang GM-nya terkena dampak langsung. Beberapa karyawan lainnya juga sudah dirumahkan,” jelasnya.
Menanti APBD Perubahan untuk Efek Maksimal
Meski kebijakan pusat telah diumumkan, Nuzrul mengakui bahwa pelaksanaan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung belum terlihat signifikan. Ini dikarenakan anggaran murni di APBD sebelumnya tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan di luar kantor.
“Kemungkinan baru akan terlihat efeknya setelah ada APBD perubahan. Karena saat APBD murni disusun, masih mengikuti kebijakan efisiensi dari pusat,” tambahnya.
Efek Domino ke Berbagai Sektor dan PAD
Penurunan aktivitas rapat di hotel tidak hanya merugikan pengusaha hotel, tetapi juga memberikan efek domino ke sektor lain, seperti restoran, kafe, hingga pedagang oleh-oleh. Dampaknya meluas hingga ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan jasa.
“Kalau hotel sepi, otomatis pajaknya turun. Lalu efeknya menjalar ke sektor lain, mulai dari tempat makan hingga toko oleh-oleh. Ekosistem pariwisata ini sangat terhubung satu sama lain,” jelas Nuzrul.
Harapan Bangkitnya Kembali Industri Pariwisata Bandung
Kota Bandung selama ini dikenal sebagai destinasi favorit untuk kegiatan pemerintahan dari berbagai kementerian dan lembaga. Dengan adanya pelonggaran kebijakan ini, para pelaku pariwisata sangat berharap tingkat hunian hotel akan kembali meningkat dan seluruh sektor pariwisata bisa kembali bergeliat.
“Kita berharap kebijakan ini jadi momentum pemulihan. Kalau daerah sudah mengikuti langkah pusat, kegiatan di hotel akan kembali menggeliat, dan pariwisata pun kembali hidup,” pungkas Nuzrul optimis.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
