Tanggapan Wamendagri Soal Pemekaran Jawa Barat
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan tanggapan terkait wacana pemekaran Provinsi Jawa Barat ini. Ia menyatakan bahwa usulan tersebut masih perlu kajian mendalam dan komprehensif, karena belum menjadi usulan resmi.
“Tentunya ini memerlukan kajian yang sangat matang tentang kriteria apa saja. Juga perlu koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kondisi fiskal,” ujar Bima Arya.
Ia menambahkan bahwa moratorium daerah otonomi baru (DOB) masih berlaku dan keputusan pemekaran harus berdasarkan persetujuan Presiden.
“Kemendagri sejauh ini masih mempelajari usulan tersebut. Harus dihitung secara cermat, karena banyak usulan pemekaran yang justru tidak punya dasar kuat,” tegasnya.
Wacana pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi lima provinsi baru masih berada dalam tahap awal dan belum masuk dalam proses resmi pemerintahan.
Jika disetujui, pemekaran ini berpotensi mengubah struktur pemerintahan daerah dan mempercepat pembangunan wilayah. Namun, kajian mendalam dan persetujuan presiden tetap menjadi syarat utama sebelum wacana ini dapat direalisasikan.
Editor : Rizal Fadillah
