BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kementerian Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) menargetkan mencetak 300.000 wirausawahan baru dari kampus perguruan tinggi melalui program Entrepreneur Hub Terpadu. Program ini mendorong mahasiswa membangun usaha sendiri dengan dukungan pemerintah, dari pelatihan, permodalan, hingga pemasaran.
Demi suksesnya program yang di dalam terdapat subprogram Entrepreneur Journey-ScalingUp, Entrepreneur Hub, dan Entrepreneur Hub Finance itu, Kementerian UMKM menggandeng Institut Tekenologi Bandung (ITB).
Selain penandatanganan nota kesepehaman, acara juga diisi dengan kuliah umum oleh Menteri Maman Abdurrahman. Hadir pula Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Rektor ITB Prof Tatacipta Dirgantara, dan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Azizah.
"Program ini dibuat oleh Deputi Kewirausahaan Kemen UMKM untuk menghasilkan, mencetak, mencari wirausaha-wirausaha muda dari kampus. Kami melihat ITB ini secara jaringan, background teknokratik sudah punya kekuatan itu," kata Menteri UMKM di ITB, Rabu (17/9/2025).
Melalui program itu, ujar Maman, Kementeriam UMKM ingin mengoptimalkan proses pemberdayaan, pelatihan, dan mencari bibit-bibit wirausaha muda melalui kampus ITB yang memiliki kekuatan jaringan, latar belakang teknologi, dan segala macamnya.
"Kami mendorong ke depan muncul wirausaha-wirausaha muda yang berbasiskan teknologi, ada ciri khas tersendiri (dari ITB)," ujar Maman.
Maman mencontohkan, UMKM sektor makanan minuman yang didukung teknologi tertentu bisa menjadi kekuatan dari mahasiswa ITB dan alumni ITB. "Jadi, semangatnya ke situ," tuturnya.
Maman menjelaskan, dalam program ini pertama pelatihan. Kedua, pendampingan dan ketiga membuka network atau jaringan ke akses pembiayaan perbankan dan beberapa angel investor. Kemudian, membuka akses pasar.
"Jadi program ini tidak hanya satu kali acara tapi memberikan pendampingan terus secara intensif oleh Deputi Kewirausahaan. Tadi tujuannya untuk menghasilkan wirausaha-wirausaha muda dari kampus," ucap Menteri UMKM.
Maman menyatakan, dari hasil studi Kemen UMKM, minat mahasiswa menjadi wirausahawan tinggi, mencapai 81 persen. Namun yang berhasil memiliki usaha kurang lebih 8 persen.
Artinya, ujar Maman, ada gap sangat jauh. Permasalahan yang dihadapi, pertama adalah konsistensi semangat atau spirit untuk berwirausaha. Konsistensi semangat ini harus didukung oleh pemerintah agar tetap terjaga.
Dukungan ini, pertama, meminimalisir resiko kendala dan permasalahan terkait perizinan. Lalu, literasi keuangan, manajemen keuangan, manajemen operasional dan sumber daya manusia (SDM) yang baik. "Kemudian, membuka akses ke sektor pembiayaan. Nah, ini yang ingin kami jaga," ujarnya.
Karena itu, tutur Maman, Kementerian UMKM membuat program pendampingan jangka panjang. Seperti yang dilakukan bank bjb intensif memberikan pendampingan dan literasi keuangan terhadap UMKM di Jawa Barat.
"Kementerian UMKM dan Deputi Kewirausahaan juga punya beberapa akses jaringan kolaborator untuk men-support atau memberikan bantuan investasi yang sifatnya B2B (business to business)," tuturnya.
Maman mengatakan, telah menyampaikan kepada Menko Perekonomian terkait pajak UMKM. Dua kementerian sepakat, UMKM yang pendapatannya di bawah Rp4,8 miliar hanya dikenai pajak 0,5 persen. Kebijakan ini diperpanjang, tidak ada peningkatan pajak sampai 2029.
"(UMKM) yang omsetnya di bawah Rp500 juta tidak dikenakan pajak. Jadi ini juga bagian dari inisiatif," ucap Maman.
Menteri UMKM menambahkan, terkait akses pasar, kementerian menjaga hubungan dengan e-commerce agar para pelaku UMKM bisa memasarkan produk mereka melalui market digital
Meman menjelaskan kebijakan Menteri Keuangan Purbawa Yudi Sadewa menggelontorkan dana segar Rp200 triliun ke bank-bank Himbara. Menurut Maman, dana itu bukan digelontorkan, tetapi dipindahkan darirekening Bank Indonesia (BI) ke bank-bank himbara.
Menurut Maman, uang yang mungkin hanya diam di bank sentral, dipindahkan ke bank himbara sehingga bergerak. Nah, uang ini kan pasti nanti mau tidak mau mendorong bank-bank himbara membangun kreativitas mencari terobosan-terobosan.
"Salah satunya itu pasti akan didistribusikan ke usaha besar juga ke usaha menengah kecil dan mikro. Ini peluang bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan perbankan," ucap Maman.
UMKM Tulang Punggung Ekonomi Negara
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, sektor UMKM kontribusi kepada PDB Indonesia sekitar 58 sampai 60 persen per tahun. Lalu, UMKMjuga menyerap tenaga kerja kurang lebih 95 persen.
"Artinya, UMKM ini masuk dalam kategori tulang punggung ekonomi negara. Sudah menjadi kewajiban bagi negara, dalam hal ini pemerintah memastikan stabilitas sektor UMKM terjaga," kata Menteri UMKM.
Karena itu, paket insentif ekonomi didorong untuk mengamankan stabilitas pergerakan tumbuh kembang UMKM Indonesia. Termasuk pengucuran dana Rp2.000 triliun ke bank-bank himbara.
"Jadi, prinsip Presiden (Prabowo Subianto) itu ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu simbolisasinya selain koperasi, UMKM," tandas Maman.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Azizah mengatakan, Entreprenur Hub Terpadu merupakan program strategis kementerian.
"Tahun ini kami mengharapkan bisa (mencetak wirausahawan baru) mencapai 3,1 persen atau tambah 300.000 wirausawahan tahun ini," kata Azizah.
Azizah menyatakan, ITB memiliki sains teknopark yang akan menjadi tempat inkubasi para wirausahawan berbasis teknologi.
Sementara itu, Rektor ITB Prof Tatacipta Dirgantara mengatakan, sejak awal 2000, ITB memiliki unit untuk menginkubasi perusahaan-perusahaan rintisan baik dari alumni maupun hasil penelitian dari para dosen. Jadi ada inkubator dan ada akselerator.
"Jadi kerja sama yang ditandatangani hari ini ini jadi strategis karena itu akan sangat membantu perusahaan-perusahaan rintisan tersebut. Sekaligus mentoring, pelatihan, dan coaching akses terhadap pembiayaan dan investasi," kata Rektor.
Tatacipta menyatakan, gembira dengan kehadiran Menteri UMKM yang bukan sekadar memberikan kuliah umum selama dua jam, tapi akan ada aktivitas-aktivitas berikutnya untuk memastikan wirausahawan muda tumbuh dengan target 3,1 persen tahun ini dan 8 persen pada 2045.
Editor : Agus Warsudi
Artikel Terkait