BANDUNG - Puluhan santri yang menamakan diri Aliansi Forum Santri Nusantara Bandung Raya menggeruduk rumah anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya di Jalan Gunung Kencana, Nomor 5, Kelurahan Ciumbuleuit, Cidadap, Kota Bandung, Selasa, (14/10/2025).
Massa santri datang dengan membawa mobil komando yang dilengkapi dengan pengeras suara. Para santri sebagian besar mengenakan sarung dan kopiah.
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Forum Santri Nusantara (BR). Pecat Atalia!!!", "Peduli Keluarga Korban", dan "Tegakkan Keadilan".
Walaupun aksi damai, tetapi aparat kepolisian dari Polsek Cidadap berjaga di sekitar lokasi rumah sejak pukul 08.00 WIB. Sedangkan massa santri baru tiba sekitar pukul 15.00 WIB.
Koordinator Aliansi Forum Santri Nusantara Bandung Raya Riki Ramdan Fadilah mengatakan, aksi ini digelar untuk memprotes pernyataan Atalia terkait pembangunan ulang Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo pascainsiden robohnya masjid di ponpes itu yang menewaskan 67 santri.
Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Atalia, istri dari mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil itu, meminta agar usulan pembangunan ulang memakai dana APBN dikaji secara matang. Pernyataan tersebut membuat gaduh para santri.
"Meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memecat Atalia Praratya dari anggota DPR RI, karena pernyataannya telah menimbulkan kegaduhan dan dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial serta konstitusi," kata Riki Ramdan.
Riki menyatakan, Forum Santri Bandung Raya juga menuntut Atalia membuat klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada publik dan seluruh komunitas pesantren di Indonesia.
Sebab pernyataannya terkait Ponpes Al Khoziny dianggap menyinggung perasaan umat dan keluarga korban.
Selain itu, meminta Komisi VIII DPR RI menyusun Kebijakan Nasional Keselamatan Pesantren atau National Santri Safety Framework yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan BNPB.
Kebijakan ini, ujar Riki, diharapkan dapat mencegah kejadian seperti di Ponpes Al-Khoziny tidak terulang kembali tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantre.
"Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk memastikan hak-hak korban tragedi Al Khoziny, meliputi santunan keluarga korban dan bantuan medis dan psikososial bagi santri yang selamat," ujar Riki.
Editor : Agus Warsudi
Artikel Terkait
