BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) mengenai Rencana Alternatif Kebijakan Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat.
Langkah ini merupakan wujud nyata penerapan partisipasi publik yang bermakna dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap tantangan di lapangan.
Forum ini dirancang untuk menyerap aspirasi dan masukan dari lintas elemen pentahelix guna merumuskan kebijakan pemasaran usaha masyarakat yang mampu mengatasi problem struktural dan kultural UMKM secara mendasar.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison menegaskan pentingnya pendekatan kolektif.
“Sebagai penyelenggara negara, tugas kami bukan sekadar menjalankan fungsi teknokrasi, melainkan menemukan formulasi kebijakan yang benar-benar menjawab permasalahan riil masyarakat. Kami menyadari bahwa tantangan UMKM sangat kompleks, mulai dari problem mendasar seperti mindset wirausaha dan inovasi, serta masalah krusial dalam memperluas jangkauan pasar,” kata Leontinus di Grand Asrilia, Kota Bandung (21/11/2025).
Banyak UMKM kita yang belum mampu menembus batas-batas digital, apalagi bersaing di pasar ekspor, karena kurangnya literasi pemasaran modern dan dukungan ekosistem digital yang memadai," tambahnya.
Melalui proses deliberatif dan partisipasi publik yang bermakna, kata Leon, Kemenko PM meyakini dapat merumuskan peta jalan yang tidak hanya menjalankan amanat regulasi, tetapi juga menemukan solusi yang berkelanjutan.
Pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu lokasi FKP didasarkan pada kontribusi signifikan provinsi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 12,7% hingga November 2025. Jawa Barat dianggap merepresentasikan wajah UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Muslim, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, memberikan detail teknis mengenai salah satu program unggulan yang sedang dirancang Kemenko PM.
“Dari hasil diskusi dan analisis mendalam, kami melihat perlunya penyediaan kanal pemasaran yang lebih produktif dan mudah diakses. Oleh karena itu, Kemenko PM tengah merancang program ‘1001 Pasar Malam’. Program ini bertujuan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tidur atau belum optimal penggunaannya sebagai ruang promosi dan transaksi bagi UMKM,” jelas Muslim.
Muslim menambahkan bahwa program ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2021 Pasal 60, yang mewajibkan kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan swasta untuk menyediakan minimal 30% dari total luas area komersial mereka sebagai tempat promosi bagi Usaha Mikro dan Kecil.
Kemenko PM berharap, melalui kebijakan yang berbasis pada aspirasi publik ini, pemasaran produk usaha masyarakat dapat bertransformasi, sehingga mampu meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
