BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Ketua DPD Partai Perindo, Kabupaten Bandung Barat (KBB) Edi Mirwan mendukung rencana penambahan daerah pemilihan (Dapil).
"Saya sangat setuju apabila dapil di Bandung Barat yang saat ini berjumlah lima ditambah. Ini mempermudah pengelolaan wilayah sekaligus memperluas jangkauan konsolidasi ke masyarakat," kata Edi usai pertemuan dengan KPU KBB dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KBB di kantor Perindo KBB, Rabu (3/6/2026).
Saat ini KBB dengan luas wilayah sebanyak 16 kecamatan dan 162 desa terbagi ke dalam lima dapil. Dapil I mencakup Kecamatan Padalarang, Ngamprah, dan Saguling, Dapil II Kecamatan Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan.
Kemudian Dapil III meliputi Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Dapil IV terdiri dari Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Cililin, dan Dapil V mencakup Kecamatan Sindangkerta, Cipongkor, Gununghalu, dan Rongga.
Menurutnya bertambahnya jumlah dapil akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan organisasi partai dan mempermudah konsolidasi politik hingga ke akar rumput.
Sehingga dengan cakupan wilayah dapil yang lebih kecil, setiap calon legislatif dapat lebih fokus membangun komunikasi dengan konstituen.
"Kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat pun diyakini akan semakin kuat," sambungnya.
Wacana penambahan dapil diperkirakan akan membuat peta politik KBB di Pemilu 2029 semakin dinamis. Penambahan dapil diharapkan tidak hanya menjadi persoalan teknis kepemiluan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas representasi politik di parlemen.
"Dengan pembagian wilayah yang lebih ideal, aspirasi warga di setiap daerah diharapkan dapat tersalurkan secara lebih efektif melalui wakil rakyat yang terpilih," ucap anggota DPRD KBB periode 2019-2024 ini.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, salah satu agenda penting yang tengah dibahas pihaknya menjelang Pemilu 2029 adalah potensi penambahan dapil di Bandung Barat.
Dalam pertemuan dengan jajaran Partai Perindo KBB tersebut, KPU KBB memaparkan sejumlah opsi penataan dapil yang berpotensi mengalami perubahan dibandingkan komposisi yang berlaku saat ini.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan awal guna memastikan pelaksanaan Pemilu 2029 berjalan lebih efektif dan representatif.
Mengingat penentuan dapil merupakan proses panjang yang harus dipersiapkan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.
"Regulasi mengatur bahwa proses pembentukan dan penetapan dapil idealnya dilakukan dua tahun sebelum hari pemungutan suara," terang Ripqi.
Pihaknya menjelaskan kepada partai politik bahwa apabila terjadi perubahan dapil, skema yang disusun sudah melalui proses kajian yang matang.
Apakah nantinya bertambah atau tetap, semuanya akan ditentukan berdasarkan hasil kajian mendalam pada tahapan pembentukan dapil.
"Kami menyampaikan enam skema dapil yang telah dibuat. Nantinya partai politik dapat memilih tiga skema terbaik yang dianggap paling sesuai berdasarkan kajian tim ahli dan akademisi, kemudian hasilnya disampaikan ke KPU RI," pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
