BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Gagasan untuk merombak nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali menuai polemik. Langkah penataan ulang identitas wilayah ini dipandang belum menjadi prioritas yang mendesak. Alih-alih membawa dampak positif instan, kebijakan tersebut justru dinilai berisiko membebani kas daerah di tengah semangat efisiensi anggaran, serta berpotensi memicu riak sosial di tengah masyarakat.
Menanggapi hal itu, Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Asep Sumaryana, menjelaskan bahwa upaya mengubah nama daerah memang bisa dimaklumi apabila tujuannya untuk mengukuhkan akar kebudayaan lokal. Namun, jika ditinjau dari sisi urgensi manajemen birokrasi dan administrasi pemerintahan, urgensi tersebut sejauh ini belum terlihat.
"Urgensi bisa, kalau kita ingin menonjolkan ciri kedaerahan, tapi tidak ada urgensinya bila dilihat secara administratif mungkin akan berkembang pada persoalan administrasi misalnya persuratan dan segala macam. Awalnya provinsi Jawa Barat harus diubah jadi lain," kata Asep.
Dampak Domino: Perubahan Dokumen Masal hingga Beban Sosial
Asep memaparkan bahwa efek dari pergantian nama sebuah wilayah setingkat provinsi tidak sesederhana mengganti papan nama kantor dinas. Implikasinya akan merembet luas ke berbagai sektor kehidupan, termasuk penyesuaian dokumen legalitas jutaan penduduk yang membutuhkan biaya tidak sedikit.
"Banyak persoalan yang diselesaikan dengan perubahan-perubahan, dan tentu akan berdampak pengeluaran biaya juga. Karena biaya itu bukan hanya finansial tapi mungkin biaya sosial dan lainnya. Dikatakan biaya sosial karena di Jabar saat ini kan bukan hanya orang Sunda saja. Maklum Jawa Barat ini sekarang menjadi daerah industri dan sudah berkembang. Sehingga banyak orang datang dari mana-mana datang ke Jabar," ujarnya.
Lebih lanjut, penggunaan nama "Sunda" dinilai memerlukan pengkajian yang mendalam. Walaupun secara statistik suku Sunda masih mendominasi demografi di Jawa Barat, realitas sosiologis saat ini menunjukkan bahwa provinsi ini telah bertransformasi menjadi kawasan heterogen yang dihuni oleh kaum urban dari berbagai latar belakang suku bangsa.
"Bisa masuk akal juga bila mau diganti, karena memang masih didominasi oleh orang-orang Sunda. Tetapi hal demikian perlu dipikirkan juga bisa jadi perubahan ini berangkat aspirasi masyarakat yang ingin berubah ini yang harus dicermati, tentu ini akan berdampak pada respon pemerintah provinsinya dan ke DPRD," ucapnya.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
