BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Korps Protokol Mahasiswa Jurusan (KPMJ) Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan kunjungan ke Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal secara langsung praktik kehumasan, protokol, komunikasi publik, hingga pengelolaan informasi di lingkungan lembaga pemerintahan.
Pembina KPMJ Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. Dyah Rahmi Astuti, S.Sos., M.Si., CPR, mengatakan kegiatan kunjungan merupakan agenda yang rutin dilakukan mahasiswa setiap tahun.
Menurutnya, KPMJ menjadi salah satu wadah pengembangan keilmuan mahasiswa Ilmu Komunikasi, khususnya dalam bidang kehumasan, protokol dan jurnalistik. Organisasi tersebut kini telah memiliki delapan angkatan.
"Setiap tahun kami mengadakan kunjungan, baik ke corporate, media maupun pemerintahan. Kunjungan ini untuk menambah portofolio teman-teman sekaligus mengetahui bagaimana sebenarnya humas di lingkungan pemerintahan," ujar Dyah.
Ia menjelaskan, kunjungan ke DPR RI juga berkaitan dengan pembelajaran mahasiswa mengenai praktik keprotokolan yang selama ini dipelajari secara akademik.
Mahasiswa, kata dia, dapat melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lembaga negara, termasuk penerapan aturan keprotokolan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
"Ini sudah masuk ke dunia real. Selain menjadi pengalaman dan portofolio, siapa tahu ke depan ada teman-teman yang bisa menjadi bagian dari DPR RI, baik sebagai protokol, humas, jurnalis maupun bekerja di lingkungan lembaga pemerintahan," katanya.
Dyah menambahkan, pengalaman tersebut diharapkan dapat membuka wawasan mahasiswa mengenai berbagai peluang profesi yang relevan dengan bidang Ilmu Komunikasi.
"Yang penting kita tetap mau berusaha dan berdoa," ujarnya.
Mahasiswa Dikenalkan Kompetensi Humas Pemerintahan
Sementara itu, Pranata Humas Ahli Muda Sekretariat Jenderal DPR RI, Bagja Rahmatullah, S.T., M.A.P., menjelaskan sejumlah kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang kehumasan pemerintahan.
Menurut Bagja, latar belakang pendidikan memang menjadi salah satu persyaratan ketika seseorang mendaftar pada jabatan tertentu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, kompetensi komunikasi tetap menjadi kemampuan penting dalam menjalankan tugas kehumasan.
"Kalau kamu mendaftar ke sebuah jabatan di ASN, secara kualifikasi sudah jelas. Tapi sebenarnya kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara humas? Yang pertama, komunikasi harus jelas, harus bisa," kata Bagja.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa seorang pekerja humas harus selalu memiliki karakter ekstrovert.
Menurutnya, terdapat bagian tertentu dalam pekerjaan kehumasan yang justru membutuhkan kemampuan berpikir strategis dan tidak selalu menuntut seseorang untuk banyak berinteraksi secara langsung dengan orang lain.
"Jangan khawatir kalau jadi humas harus ekstrovert. Ada beberapa bagian di humas yang memang membutuhkan orang-orang yang pendiam karena mereka lebih banyak berpikir terkait strategi komunikasi," ujarnya.
Bagja juga mendorong mahasiswa untuk memiliki kemauan belajar karena bidang komunikasi memiliki ruang kerja yang luas.
Fungsi Kehumasan DPR RI Terus Berkembang
Dalam kesempatan tersebut, Bagja menjelaskan bahwa fungsi kehumasan di DPR RI memiliki pembagian tugas yang cukup beragam.
Menurutnya, pekerjaan yang berkaitan dengan media dan jurnalistik saat ini berada dalam lingkup Biro Pemberitaan Parlemen. Sementara itu, terdapat pula jabatan fungsional Pranata Humas yang memiliki tugas dan mekanisme penilaian tersendiri.
Bagja mengatakan mahasiswa Ilmu Komunikasi juga memiliki peluang untuk berkarier pada bidang yang berkaitan dengan pengelolaan konten dan pemantauan isu.
Ia mencontohkan keberadaan Pengendali Konten Internet (PKI) yang bertugas memantau berbagai informasi dan percakapan yang berkembang di media sosial.
"Teman-teman ini akan memberikan isu apa saja yang sedang ramai di DPR RI untuk dimasukkan menjadi analisis media. Analisis media ini kemudian dirapatkan secara redaksional dan disampaikan kepada pimpinan," jelasnya.
Menurut Bagja, pemantauan isu tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam fungsi komunikasi karena dapat memberikan gambaran kepada pimpinan mengenai isu yang sedang berkembang di masyarakat.
Belajar Membaca Aspirasi Masyarakat
Bagja juga menjelaskan pentingnya kemampuan membaca isu yang berkembang di tengah masyarakat dalam pekerjaan komunikasi pemerintahan.
Menurutnya, pengelolaan komunikasi publik tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga perlu memperhatikan respons dan aspirasi masyarakat.
Ia mencontohkan bagaimana tim komunikasi di lingkungan DPR RI turut memperhatikan berbagai ekspresi dan tuntutan masyarakat yang berkembang di ruang publik.
"Kita lihat dulu, kita tampung dulu di masyarakat ini sedang apa," ujarnya.
Ia menambahkan, respons terhadap isu publik dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan strategi komunikasi, termasuk dalam aspek penyampaian pesan hingga visualisasi komunikasi.
Bagi mahasiswa KPMJ Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kunjungan tersebut menjadi pengalaman untuk menghubungkan materi perkuliahan dengan praktik komunikasi di lapangan.
Kegiatan ini sekaligus memperluas wawasan mahasiswa mengenai profesi di bidang humas, protokol, jurnalistik, komunikasi publik, dan pengelolaan media di lingkungan pemerintahan.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
