Melihat disparitas angka tersebut, ujar Jenderal Suyudi, Polri perlu berkontribusi untuk melakukan penanganan. "Program Poliran bertujuan menjadi jembatan konkret antara para pencari kerja, lembaga sertifikasi, dan dunia usaha," ujar Jenderal Suyudi.
Kapolri meluruskan potensi kesalahpahaman publik terkait peran kepolisian di ranah ketenagakerjaan. Sesuai amanat perundang-undangan, tugas pokok Polri tetap pada pemeliharaan kamtibmas.
Program Poliran ditegaskan tidak bertujuan mengambil alih fungsi kementerian, pemerintah daerah, dan sektor industri, melainkan memperkuat simpul sinergi kebangsaan.
"Dalam kerangka itulah Poliran kami jalankan. Bukan untuk mengambil alih peran kementerian, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian/lembaga terkait agar setiap pihak bergerak selaras dan saling menguatkan," tutur Kapolri.
Untuk menjaga kredibilitas dan keadilan program, Jenderal Suyudi secara khusus mengeluarkan instruksi tegas kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri serta seluruh kapolda di Indonesia untuk memburu dan menindak tegas calo tenaga kerja dan pelaku pungutan liar (pungli).
"Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Saya ingin menyampaikan, kita akan berperang melawan calo-calo yang melakukan pungutan liar yang selama ini meresahkan. Saya perintahkan seluruh jajaran, Kabareskrim, para kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo tersebut," ucap Kapolri.
Jenderal Suyudi mengimbau masyarakat tidak takut melapor jika menemukan indikasi calo atau pungutan liar perekrutan kerja melalui. Laporkan pelaku ke Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, polsek terdekat, atau satuan pengamanan internal di masing-masing perusahaan.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
