"Tidak boleh ada saran yang melampaui apa yang sudah ada dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung," tuturnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka berniat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres). Gibran menyampaikan niat itu saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026).
Namun Gibran meminta kesempatan menempuh jalur hukum di PTUN guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
"Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini. Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," kata Gibran di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).
Gelombang unjuk rasa yang mendesak Gibran segera lengser dari jabatannya berlangsung di beberapa lokasi. Seperti, di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya, dan Sekretariat Wapres RI.
Sementara itu, sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksitelah menandatangani usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus MA dan MK.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
