BANDUNG BARAT, iNews BandungRaya.id - Truk pengangkut sampah di UPT Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bandung Barat (KBB), banyak yang tidak layak.
Hal tersebut diketahui saat jajaran Komisi III DPRD KBB datang ke kantor UPT Kebersihan DLH KBB dan mendengar keluhan para sopir.
Hal tersebut sangat miris padahal kondisi armada operasional truk sampah erat kaitannya dengan keselamatan sopir dan pengendara lain di jalan.
Akan tetapi karena kebutuhan pengangkutan sampah ke masyarakat, truk-truk yang tidak layak itu tetap dipaksakan beroperasi oleh para sopir meskipun mereka harus bertaruh nyawa dengan keselamatannya.
Sopir truk sampah, Udin Saprudin (53) mengatakan, banyak kekhawatiran yang dirasakannya saat mengemudikan truk yang tidak layak jalan. Terlebih dirinya mengangkut sampah dari wilayah Lembang untuk dibuang ke TPA Sarimukti di Cipatat.
"Kalau dari Lembang ke Cipatat itu banyak turunan, saya takut ada apa-apa sama rem truk atau koplingnya. Jadi khawatir," kata sopir truk sampah yang telah bekerja dari tahun 1998, Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, mengangkut sampah berton-ton dengan kondisi kendaraan yang serba terbatas sama saja dengan bertaruh nyawa. Belum lagi tuntutan masyarakat agar sampah terangkut dan dibuang ke TPA. Hal itu butuh mobilitas cepat sedangkan kondisi kendaraan tidak mendukung.
"Ya paling kalau ada apa-apa, truk saya pinggirkan dulu, daripada keselamatan saya ada apa-apa," ucapnya.
Tidak berhenti pada kondisi fisik kendaraan, para pengemudi juga kerap dihadapkan pada kendala klasik di pool, yakni kekosongan pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Akibatnya jam operasional pengangkutan jadi terlambat.
Kondisi yang sama dirasakan Resna (40), sopir pengangkut sampah wilayah Ngamprah yang sudah bertugas sejak tahun 2009. Jadwal pengangkutan yang molor akibat truk mogok atau tertahan di TPA sering memicu protes dari masyarakat.
Pasalnya mereka menuntut sampah di kawasan permukimannya diangkut tepat waktu setiap hari tanpa mau tahu kendala sopir di lapangan. Seperti saat musim hujan seperti sekarang antrean masuk ke TPA bisa mencapai 4 km, sehingga para sopir kerap terjebak di TPA hingga sehari untuk menurunkan sampah.
"Kalau musim hujan gini, jalan di dalam TPA licin dan berlumpur jadi bikin waswas karena rem sering macet kalau kendaraan sudah lama," ucapnya.
Ketua Komisi III DPRD Pither Tjuandys menyebutkan sedikitnya ada 17 truk sampah yang kondisinya tidak layak dan dikeluhkan sopir. Ini harus jadi perhatian serius agar segera dibenahi agar operasional pengangkutan sampah di wilayah KBB tidak terganggu.
"Kami catat ada 48 armada truk sampah dan 17 di antaranya tidak layak namun tetap dipaksakan beroperasi," ucapnya.
Berdasarkan keterangan langsung para sopir kendaraan-kendaraan itu mengalami masalah teknis krusial mulai dari sistem pengereman yang tidak berfungsi optimal, kerusakan bak penampung, mesin yang aus, hingga persneling yang rusak parah.
Kondisi tersebut tidak bisa lagi ditoleransi karena menyangkut keselamatan jiwa para sopir. Serta secara tidak langsung memperburuk citra pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat akibat mengoperasional truk yang sudah uzur.
"Tahun depan, kami akan alihkan biaya pemeliharaan kendaraan ke sistem sewa agar lebih efektif, murah, dan kendaraan juga layak," sebut politisi Partai Demokrat KBB ini.
Kepala UPT Kebersihan DLH KBB, Imam Fauzi menyebutkan bersama legislatif telah merumuskan langkah strategis jangka panjang untuk menuntaskan persoalan armada truk. Salah satunya perombakan pola penganggaran operasional kebersihan, dimana anggaran akan dialihkan sepenuhnya ke sistem sewa unit.
"Selama ini anggaran pemeliharaan truk mencapai Rp3 miliar per tahun dengan sistem sewa pasti akan lebih murah, jadi ada efisiensi. Karena kalau sewa pemeliharaan ditanggung oleh pihak penyewa, kita tinggal pakai," ujarnya.
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
