JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Pengusutan kasus dugaan makar dan penyadapan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Cs terus berlangsung. Hari ini, Kamis (19/11/2026), Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan melaksanakan gelar perkara kasus tersebut.
"Ya, kami akan melaksanakan gelar (perkara) bersama tim internal, juga para saksi ahli," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro.
Brigjen Susatyo menyatakan, dalam proses gelar perkara, penyidik bakal melibatkan ahli untuk menguatkan konstruksi kasus dugaan makar tersebut. "Kamai akan lihat konstruksinya menurut para ahli. Nanti kami diskusikan. Hasilnya akan kami sampaikan," ujar Brigjen Susatyo.
Namun, Dirtipidum belum dapat berbicara panjang lebar mengenai hal tersebut. Sebab hasil gelar perkara akan disampaikan lebih lanjut.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka. Keempat tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Listyo Sigit cs menghapus data elektronik dan ilegal akses. Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta meringkuk di Rutan Mako Brimob Polri.
Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan. Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa 10 November 2026. Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik Selasa 17 November 2026.
Dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Selain Presiden, LIstyo Sigit cs juga diduga menyadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Para tesangka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama 8 tahun penjara.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
