Bukan Sekadar Wacana! PB PMII Desak Revitalisasi Pesantren hingga Beasiswa Khusus Aktivis Mahasiswa

Susana
PB PMII menyerukan delapan pendirian kawal konstitusi di Muspimnas Bandung. Foto: Ist.

Bagi Shofi, konstitusi tidak boleh hanya menjadi dokumen hukum yang dibicarakan dalam forum formal. Amanat di dalamnya harus terlihat dalam kebijakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Karena itu, ia meminta kader PMII menjadikan persoalan konkret di lingkungan masing-masing sebagai titik awal gerakan.

“Datangi pesantren yang ruang belajarnya perlu diperbaiki. Dampingi keluarga yang luput dari bantuan. Duduk bersama pengemudi daring dan dengarkan tuntutan mereka,” pesannya.

PB PMII Usulkan Revitalisasi Pesantren dan Beasiswa Aktivis

Dalam bidang pendidikan, PB PMII mengusulkan dua agenda, yakni Program Revitalisasi Pesantren Nasional dan Beasiswa Afirmasi Kepemimpinan bagi Aktivis Mahasiswa.

Shofi menilai masih terdapat kesenjangan fasilitas pendidikan di lingkungan pesantren. Sejumlah lembaga pendidikan Islam masih membutuhkan ruang belajar yang layak, asrama, laboratorium, hingga akses teknologi digital.

Melalui program revitalisasi, PB PMII mendorong perbaikan sarana dan prasarana pesantren berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas guru dan kiai, penguatan riset, serta pengembangan usaha untuk menopang kemandirian pesantren.

“Dari pesantren, kami belajar bahwa ilmu memerdekakan manusia untuk berpikir dan membawa tanggung jawab untuk mengabdi kepada masyarakat,” kata Shofi.

Selain revitalisasi pesantren, PB PMII mengusulkan beasiswa afirmasi bagi aktivis mahasiswa. Menurut Shofi, tidak sedikit aktivis yang berasal dari keluarga sederhana dan harus membagi waktu antara menyelesaikan studi dengan kegiatan organisasi serta pendampingan masyarakat.

Karena itu, pengalaman kepemimpinan organisasi dan pengabdian sosial dinilai layak menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian beasiswa.

Usulan tersebut, kata Shofi, sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Soroti Anak Yatim yang Berpotensi Luput dari Bansos

Di bidang kesejahteraan sosial, PB PMII menyoroti persoalan anak yatim yang tercatat dalam kartu keluarga (KK) kerabat, tetapi berpotensi tidak memperoleh bantuan sosial karena keluarga tempatnya terdaftar tidak masuk kelompok penerima.

Shofi mengapresiasi penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang didorong pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa pendataan penerima bantuan perlu mempertimbangkan kondisi sosial seseorang secara lebih menyeluruh.

Menurutnya, status kesejahteraan keluarga dalam data administrasi belum tentu mencerminkan kebutuhan setiap anggota keluarga, terutama anak yang berada dalam pengasuhan kerabat.

“PMII berharap DTSEN terus disempurnakan agar mampu menangkap kondisi sosial masyarakat secara lebih faktual, tidak semata-mata berdasarkan administrasi kependudukan,” ujarnya.

PB PMII juga menaruh perhatian terhadap kelompok pekerja informal, penganggur muda, serta generasi sandwich yang harus menanggung kebutuhan orang tua sekaligus anak.

Shofi menilai keluarga yang secara administratif berada di atas garis kemiskinan tetap rentan mengalami kesulitan ekonomi ketika penghasilan terhenti, sementara kebutuhan dan tanggungan terus berjalan.

Untuk itu, ia mendorong perluasan pelatihan keterampilan, bantuan permodalan, pendampingan usaha, dan akses lapangan pekerjaan. Kader PMII di daerah juga diminta membantu keluarga yang mengalami kesulitan mengakses bantuan sosial.

Editor : Rizal Fadillah

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network