P4KBB Warning Pejabat yang Kebijakannya Tak Pro Rakyat, Lebih Baik Mundur

Abbas Ibnu Assarani
.
Selasa, 09 Agustus 2022 | 20:50 WIB
Ketua Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Jacob Anwar Lewi. (Foto/Inews.id)

BANDUNG BARAT,INEWSBANDUNGRAYA.ID - Ketua Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Jacob Anwar Lewi memperingatkan kepada jajaran pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda KBB agar tidak mengedepankan sikap ego sektoral.

Pasalnya karena ada ego sektoral dan merasa paling bisa, serta paling pintar, banyak dari para pejabat itu mengesampingkan tugas pokoknya. Sehingga membuat banyak program dan kebijakan yang harus dibahas dan segera diputuskan menjadi molor. 

"Banyak pejabat yang ketika agenda rapat koordinasi lintas sektoral, tapi malah tidak datang. Ketika satu hadir, yang lain gak ada, ya gak akan ketemu-ketemu, dan rapat pasti diundur karena para pejabat itu adalah yang memegang kebijakan," tuturnya, Selasa (9/8/2022).

Dirinya mengingatkan agar para pejabat tidak seperti itu, tapi patuh dan fatsun pada tufoksi. Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan juga diminta tegas dan memberikan sanksi kepada anak buahnya jika mereka menyepelekan pekerjaannya. Sebab itu artinya mengesampingkan program pembangunan sehingga yang jadi korban adalah masyarakat KBB.

"Ya kalau gak sanggup dan gak mampu sebaiknya para pejabat itu mundur. Jangan 'ngagokan', karena ketika program pembangunan gagal maka citra Plt Bupati yang akan tercoreng," tegasnya. 

Dirinya juga mengimbau seluruh jajaran pejabat di Pemda KBB harus kompak dan fokus pada tugas fungsinya untuk mencari jalan keluar agar APBD KBB tidak terjadi defisit. Terjadinya disharmonisasi, lanjut tokoh pembentukan KBB ini, bakal berefek buruk terhadap kinerja pemerintahan.

"Soal defisit harus diatasi, gak bisa ditutup-tutupi karena itu terjadi. Defisit yang terjadi sekarang boleh dikatakan parah, baru pertama kejadian sampai gaji TKK mengalami pemotongan sejak KBB berdiri," tuturnya.

Ia pun menyesalkan dalam kondisi seperti sekarang ini, justru jajaran pejabat di Pemkab Bandung Barat tidak kompak. Dalam setiap rapat penting selalu ada saja pejabat yang mangkir. Sampai pernah kejadian rapat yang dipimpin Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan dibatalkan karena ada pejabat yang masuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak hadir. 

Menurutnya, defisit yang mencapai di atas Rp500 miliar lebih akibat perencanaan yang tidak matang. Sehingga dalam perjalanannya lebih besar belanja daripada pendapatan. Mestinya ketika menyusun perencanaan anggaran sudah terukur mana-mana saja potensi pendapatan dan apa saja pos-pos belanja. Dengan demikian ketika di akhir tahun anggaran, manakala terjadi defisit bisa langsung ditutupi oleh potensi pendapatan.

"Dalam hal ini Plt Bupati Hengki Kurniawan harus bersikap tegas terhadap bawahannya yang tidak loyal dan kinerjanya tidak profesional," pungkasnya. (*)

Editor : Abdul Basir
Bagikan Artikel Ini