Kemacetan Cimareme Gawat Darurat! Flyover yang Dijanjikan Sejak 10 Tahun Lalu Tak Kunjung Dibangun

BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Kemacetan di kawasan pertigaan Jalan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga kini belum teratasi.

Pemda KBB dituntut serius merealisasikan pembangunan Flyover Cimareme, mengingat rencana ini sudah mengemuka sejak satu dekade silam.

Salah satunya dengan menyiapkan penyertaan modal dari APBD KBB untuk proses pembebasan lahan. Serta mengajukan bantuan anggaran kepada Pemprov Jabar dan pemerintah pusat.

"Pemda KBB harus serius merealisasikan Flyover Cimareme, segera alokasikan dana penyertaan untuk pembebasan lahan," kata Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacub Anwar Lewi, Kamis (18/9/2025).

Yacub mendesak Pemda KBB untuk segera membentuk tim appraisal dan investigasi pembebasan lahan terkait proyek pembangunan flyover Cimareme.

Pasalnya untuk membangun flyover tersebut maka pembebasan lahan harus dilakukan terlebih dahulu oleh Pemda KBB.

Adapun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pernyataannya siap memberikan bantuan untuk pembangunannya.

"Gubernur sudah berucap siap membantu pembangunan Flyover Cimareme, tapi bebaskan dulu lahannya, itu harus udah beres oleh Pemda KBB," tegasnya.

Mengacu data yang diperolehnya, di tahun 2016 lalu tercatat total luas lahan yang akan dibebaskan sekitar 902 meter persegi dengan total appraisal Rp6.279.463.000 dari enam pemilik tanah.

Sementara di tahun 2018 subtotal luas mencapai 289 meter persegi dengan nilai appraisal Rp1.719.498.000 untuk tiga warga pemilik lahan.

Sehingga jika pembebasan itu bisa dilakukan maka anggaran pembangunannya bisa dari provinsi atau pusat, karena lokasi jalannya di jalan nasional dan provinsi.

"Flyover itu sudah mendesak karena telah direncanakan sejak lama tapi tak kunjung terealisasi. Padahal kemacetan di pertigaan Cimareme sudah sangat parah," ucapnya.

Selain fokus pada solusi kemacetan di Kawasan Cimareme, P4KBB juga menyoroti usulan re-branding KBB oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

Pihaknya memaknai re-branding sebagai upaya mempromosikan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami sangat tidak setuju terhadap wacana perubahan nama Kabupaten Bandung Barat. Ini mencederai nilai historis dan legalitas UU No. 12 Tahun 2007," tegas Yacub.

Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga tingkat RW dan RT, untuk tetap menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah KBB.

Dengan jumlah penduduk mencapai 1.911.661 jiwa yang tersebar di 16 kecamatan, P4KBB menekankan pentingnya sinergi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

"Mari kita sepakat dengan kebijakan yang pro-rakyat. Kebersamaan adalah kunci untuk mewujudkan Bandung Barat yang Wibawa Mukti Kerta Raharja," tandasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana