BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Pemerintah diminta jangan terburu-buru menutup operasional KA Argo Parahyangan saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) beroperasi. Akan lebih baik jika pemerintah membiarkan konsumen memilih dahulu KA Argo Parahyangan atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad), Prof. Arief Anshory Yusuf.
"Bila betul nanti kereta cepat lebih baik (dari kecepatan, praktikalitas, dan keterjangkauan), maka konsumen bakal beralih secara alamiah. Jangan terburu-buru kalau belum jelas terbukti. Kebijakan jangan hanya dibikin berbasis asumsi," kata Arief.
Menurut Arief, layanan Argo Parahyangan dan kereta cepat tidak persis sama. Bahkan jika melihat lebih dalam, ada heterogeneitas dalam kebutuhan konsumen pengguna.
Argo Parahyangan atau akrab disebut Gopar memberikan transportasi dari pusat kota ke pusat kota. Dalam hal ini Gopar beroperasi dari Stasiun Bandung ke Stasiun Gambir, tanpa harus transit menggunakan moda transportasi pengumpan (feeder).
Arief berpendapat, secara ekonomi sangat memungkinkan banyak segmen penumpang akan beralih ke moda transportasi lain apabila pemerintah tetap memaksakan untuk menutup layanan Gopar. Salah satu yang bisa dijadikan pilihan penumpang adalah angkutan shuttle bus.
Oleh karena itu, menutup layanan Gopar untuk beralih ke layanan kereta cepat bukan menjadi solusi yang baik. Argo Parahyangan saat ini mampu mengangkut sekira 8.000 penumpang per hari, sedangkan kereta cepat jika sudah beroperasi ditargetkan mampu mengangkut 30.000 penumpang per hari.
Pemerintah lewat PT KAI, kata dia, perlu mementingkan kepentingan konsumen ketimbang pemilik modal. Mengingat pemerintah di sini sebagai monopoli jasa perkeretaapian di Indonesia.
Arief menilai, mematikan Gopar akan berpotensi menyengsarakan konsumen.
“Monopoli yang terjadi secara alami seperti jasa kereta api ini perlu diregulasi atau dikelola monopolinya oleh negara agar kepentingan konsumen terjaga. Tetapi kalau pengelolaan monopoli ini malah mengabaikan kepentingan konsumen ini jadi regulasi monopoli salah kaprah. Kalau struktur pasarnya ada pesaing, masyarakat akan punya alternatif. Tetapi ini ‘kan tidak,” tegasnya seperti dimuat laman Unpad, Kamis (8/12/2022).
Salah satu alternatif solusi yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan aksesibilitas kereta cepat dan meningkatkan efisiensi dan kenyaman dari transportasi pengumpan agar penumpang dapat beralih secara alamiah ke kereta cepat.
“Pastikan agar waktu tempuh point-to-point jauh lebih cepat daripada Argo. Misalnya, feeder-nya harus super efisien dan memberikan kenyamanan pada penumpang, sehingga penumpang punya pilihan tanpa perlu mematikan alternatif moda lain,” tandasnya.
Seperti diketahui, KCJB ditargetkan mulai beroperasi dan digunakan masyarakat pada pertengahan 2023 mendatang. Berbagai wacana guna menarik penumpang kereta cepat mulai muncul, salah satunya yaitu menutup operasional KA Argo Parahyangan. Wacana tersebut sontak menuai pro dan kontra.
Editor : Zhafran Pramoedya