Kemenag Buka Suara Soal Usulan Biaya Ibadah Haji Naik Rp69 Juta

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M diusulkan naik sebesar Rp69.193.733,60 oleh Kementerian Agama (Kemenag). Pasalnya, rata-rata BPIH yang diusulkan pada 2023 adalah Rp98.893.909,11. Sedangkan rerata BPIH 2022 sebesar Rp98.379.021,09.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief mengatakan, kenaikan terjadi lantaran perubahan skema prosentase komponen Bipih dan Nilai Manfaat. Pemerintah lantas mengajukan skema yang lebih berkeadilan di mana 70% Bipih dan 30% nilai manfaat.

Baca Juga

Berkat Inovasi Kemenag, FKKBIHU Jabar Nilai Ibadah Haji 2024 Sukses

"Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis," kata Hilman Latief seperti dikutip, Minggu (22/1/2023).

Hilman menjelaskan, pemanfaatan dana nilai manfaat sejak 2010 hingga 2022 terus mengalami peningkatan.

Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah hanya Rp4,45 juta. Sedangkan Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13%, sementara Bipih 87%.

Baca Juga

Kemenag Bantah Pernyataan Politisi PDIP soal Sisa Kuota Haji Reguler

Dalam perkembangannya, komposisi nilai manfaat terus membesar menjadi 19% (2011 dan 2012), 25% (2013), 32% (2014), 39% (2015), 42% (2016), 44% (2017), 49% (2018 dan 2019).

Sebab, Arab Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji 2022 (jemaah sudah melakukan pelunasan), penggunaan dan nilai manfaat naik sampai 59%.

"Kondisi ini sudah tidak normal dan harus disikapi dengan bijak," jelasnya.

Baca Juga

Kemenag Catat 101 Ribu Lebih Jemaah Haji Sudah Tiba di Tanah Air

Nilai manfaat, imbuh Hilman, bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karenanya, nilai manfaat merupakan hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta yang masih menunggu antrean.

Hilman menambahkan, mulai sekarang dan seterusnya nanti nilai manfaat harus digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan.

"Tentu kami juga mendorong BPKH untuk terus meningkatkan investasinya baik di dalam maupun luar negeri pasca pandemi Covid-19 ini, sehingga kesediaan nilai manfaat lebih tinggi lagi," tambahnya.

Editor : Zhafran Pramoedya