Naik, Anggaran Stunting Bandung Barat Tembus Rp20 Miliar

BANDUNG BARAT, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angka stunting. Salah satu bentuk upaya penanggulangan stunting melalui dukungan anggaran yang naik pada 2023.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) KBB, Asep Wahyu mengatakan, anggaran guna menekan angka stunting di wilayahnya sebesar Rp20 miliar pada 2023. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp19 miliar atau naik Rp1 miliar.

Baca Juga

Pilkada KBB, Pemilih Usia 17-19 Tahun Memilih Tiga Paslon Ini

Asep menjelaskan, anggaran program penurunan stunting itu tidak hanya untuk satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, anggaran tersebut disebar ke berbagai OPD.

"Persoalan stunting menyangkut berbagai aspek, seperti sanitasi, berarti anggarannya ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)" ujar Asep seperti dikutip, Jumat (3/2/2023).

Asep tak menampik, persoalan stunting cukup kompleks, sehingga mesti ditangani dari berbagai aspek. Terlebih penyebab stunting beraneka ragam, mulai dari sanitasi yang kurang memenuhi persyaratan kesehatan, kekurangan gizi dan sebagainya.

Baca Juga

Pj Bupati KBB Ade Zakir Alami Serangan Jantung, Begini Kondisinya

"Untuk mengentaskan persoalan stunting, harus dimulai dari update data secara berkala. Data itu sangat penting sebagai langkah awal untuk menetapkan berbagai tindakan atau program dalam rangka menekan angka stunting," kata Asep.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK KBB, Sonya Fatmala mengatakan, Pemkab Bandung Barat berhasil menekan angka stunting lewat berbagai program yang digulirkan. Terbukti, angka stunting pada 2022 hanya tinggal 27,30 persen.

Satu diantara upaya menekan stunting itu yakni membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Baca Juga

Cegah Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan KBG, PLN Gelar Sosialisasi di Bandung Barat

Kemudian, pembentukan 3.933 Tim Pendamping Keluarga (TPK) pada 2022 dan 4.131 TPK pada 2023. Lalu, pembentukan kader pembangunan manusia di seluruh desa.

"Sekarang tinggal lebih memasifkan dan memaksimalkan peran masing-masing agar bisa menekan angka stunting," kata Sonya.

Editor : Zhafran Pramoedya