Langgar Hukum, Dadang Supriatna Minta Kepala Sekolah Jangan Segan Laporkan Oknum Wartawan

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Para kepala sekolah di Kabupaten Bandung kerap menjadi sasaran oknum wartawan sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak maksimal. Adanya Seminar Keterbukaan Informasi Publik dan Wawasan Kebangsaan, para kepala sekolah diminta bisa memahami peran dan tugas media yang sebenarnya.
Hal itu disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna saat membuka seminar yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Bandung Raya itu di Gedung Dewi Sartika, Pemkab Bandung, Senin (13/3/2023).
"Bagi kepala sekolah jangan ragu, kalau ada yang nanya peruntukan dana BOS sampaikan saja, kalau sudah melanggar hukum laporkan saja, sampaikan saja ke Pak Kapolres kita kan negara hukum," kata Dadang di hadapan ratusan kepala sekolah di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Bandung.
"Ini gerakan yang bagus, mudah-mudahan indeks pendidikan di Kabupaten Bandung naik," lanjut Dadang.
Menurut Dadang, seminar kali ini berdampak positif bagi insan pendidikan di Kabupaten Bandung khususnya para kepala sekolah.
"Seminar ini sangat luar biasa, karena memang saya ingin membenahi sistem pendidikan di Kabupaten Bandung. Dengan seminar keterbukaan informasi publik ini jadi solusi," ujar Dadang.
Di tempat yang sama, Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, dalam seminar itu pihaknya mendapatkan banyak keluhan terkait adanya oknum wartawan yang memiliki tendensi lain diluar kegiatan jurnalistik.
Kusworo menjelaskan, dalam UU Keterbukaan Publik, badan publik memang harus memberikan informasi setiap kegiatan yang menggunakan APBN atau APBD. Hanya saja, rahasia pribadi, hak kekayaan intelektual dan yang dapat memperlambat proses penyidikan, itu tidak harus diinformasikan. Aturan tersebut dilindungi oleh undang-undang.
"Kalau ada oknum yang meminta uang dan mencari-cari kesalahan bisa langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian, itu masuk pada kategori pemerasan," kata Kusworo.
Sementara itu, Ketua IJTI Korda Bandung Raya, Rezitya Prasaja berharap, para peserta yang hadir dalam kegiatan ini paham terkait informasi publik. Selain itu mereka juga dapat membedakan wartawan yang benar-benar menjalankan tugas jurnalistik dan oknum wartawan yang memberikan dampak negatif bagi profesi wartawan.
"Harapan kami dengan kegiatan ini kita sharing agar kepala sekolah dan unsur pendidikan lebih terbuka dengan wartawan, tidak takut sama wartawan, karena wartawan sebagai pilar keempat demokrasi bisa jadi mitra strategis di lingkungan pendidikan," kata Rezitya.
Perlu diketahui, kegiatan seminar ini turut dihadiri Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Oliestha Ageng, Kadisdik Ruli Hadiana, Kadiskominfo Yosep dan praktisi media Dery.
Editor : Zhafran Pramoedya