Iswara Tegaskan Kasus Hukum Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi Tak Ganggu Roda Organisasi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - DPD Partai Golkar Jawa Barat langsung menonaktifkan Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi, JA yang tersangkut kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil sewaan.

Setelah menonaktifkan JA yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Golkar Jabar juga menunjuk Phinera Wijaya sebagai Plt. Ketua DPD Partai Golkar Sukabumi. Phinera merupakan Anggota DPRD Jabar sekaligus Wakil Ketua Golkar Jabar.

Baca Juga

Dedi-Erwan Masih Ungguli Hasil Survei, Tim Pemenangan Apresiasi Kepercayaan Rakyat

Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara mengatakan, penunjukan Phinera berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP-114/GOLKAR/2023 tertanggal 30 Maret 2023.

"Jadi hari ini kita sudah menonaktifkan sodara JA dan menunjuk Phinera Wijaya sebagai Pelaksana Tugas," kata Iswara saat dikonfirmasi, Kamis (30/3/2023).

Iswara menegaskan, penunjukan Phinera sebagai Pelaksana Tugas merupakan penegasan bahwa DPD Partai Golkar Kota Sukabumi tetap berjalan melaksanakan program-program dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga

Golkar Jabar Buka Posko Pengaduan dan Pendampingan Korban Pinjol-Judol

"Ini juga untuk menjaga roda organisasi tetap berjalan baik hal-hal rutin atau yang sudah diprogramkan oleh Golkar Kota Sukabumi dalam hasil Musda dan Rakerda," tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya merasa prihatin atas penangkapan yang menimpa JA bersama satu orang tersangka lainnya berinisial H (34). Keduanya diduga melakukan penipuan dan penggelapan satu unit mobil jenis Pajero milik persewaan mobil di Cijagra, Bandung.

"Kami DPD Golkar Jabar prihatin terhadap apa yang terjadi atau menimpa JA. Selanjutnya kami menghormati proses hukum yang berlaku," ucapnya.

Baca Juga

Golkar Ogah Jumawa Hasil Survei Elektabilitas Dedi-Erwan di Atas Angin

Disinggung soal pemberian bantuan hukum dari Golkar Jabar, Iswara menyebut akan mempertimbangkan hal itu. Pasalnya, kasus yang menimpa JA adalah masalah pribadi.

"Apabila diminta oleh pihak keluarga yang bersangkutan kita akan mempertimbangkan pemberian bantuan hukum," pungkasnya.

Editor : Zhafran Pramoedya