Wali Kota Bandung Kena OTT KPK, Sekda Ema Prihatin

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Penangkapan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dalam Operasi Tangkap Tangan  (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat jajaran Pemkot Bandung prihatin.

KPK melakukan OTT terhadap Yana Mulyana diduga berkaitan dengan suap proyek pengadaan kamera pengawas atau CCTV serta jaringan internet di Kota Bandung yang melibatkan pejabat dinas perhubungan (Dishub) Kota Bandung.

Baca Juga

Legal Plus, Perangkat Lunak Karya Mahasiswa Bandung Jadi Revolusi Digital di Industri Hukum

"Saya mewakili rekan-rekan yang ada di Pemerintah Kota Bandung, menyatakan rasa prihatin yang sangat mendalam atas kejadian (OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana," kata Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, Sabtu (15/4/2023).

Ema mengaku baru mengetahui adanya informasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Yana Mulyana.pada pukul 06.00 WIB pagi. 

"Saya secara pribadi baru mengetahui tadi pagi, tepatnya pukul 06.00 WIB. Setelah itu saya dibanjiri oleh informasi dari berbagai media," kata Ema di Balai Kota Bandung, Sabtu (15/4/2023).

Baca Juga

10 Ribu Warga Meriahkan HUT ke-60 Golkar di Bandung, Ace Hasan: Kita Masih Dicintai

Sebagai orang nomor 3 di Pemkot Bandung, Ema mencoba menguatkan sisi mental sisi dan moral seluruh jajaran pemkot Bandung, salah satunya.dengan mengumpulkan.seluruh kawan-kawan baik itu staf ahli, kepala dinas, kepala bidang, para asisten dan para camat se-Kota Bandung.

"Jadi, inti kami sekarang dikumpulkan adalah, pertama kami berusaha semaksimal mungkin saling menguatkan, jangan sampai psikologi kamu sebagai aparatur pemerintah itu down" katanya.

Ema menambahkan dengan adanya penangkapan Wali Kota Bandung tersebut, pihaknya akan terus berkomitmen menjaga pelayananan publik akan tetap berjalan.

Baca Juga

Dukung Pasangan HD, Ini Gaya Baju Unik Projo Kota Bandung yang Jadi Viral

"Dengan apa yang sudah terjadi, penyegaran pemerintahan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.Yang paling diutamakan adalah pelayanan publik yang tidak boleh terganggu, sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan di pemerintahan kota Bandung," tandasnya. (*)

Editor : Rizal Fadillah