Komisi I DPRD Jabar Dukung Pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan

BANDUNG, INews.id – Masyarakat yang berada di selatan berharap memiliki daerah otonom sendiri, terpisah dari Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu sejumlah warga Tasikmalaya Selatan yang tergabung dalam Presidium Tasela melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (4/1/2022). Dalam kesempatan audiensi tersebut Tasela menginginkan adanya pemekaran bagi wilayah Tasikmalaya Selatan.

Baca Juga

Oknum Guru Ngaji di Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Santriwati

Presidium Tasela menilai, pemekaran wilayah diharapkan memberi dampak positif, salah satunya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di daerah Tasikmalaya Selatan.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman mengapresiasi dan mendukung aspirasi Tasela tersebut. Ia mengatakanwilayah Jabar Selatan memerlukan pemekaran wilayah. Hal itu agar perekonomian di wilayah selatan dapat berkembang secara merata dan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik.

Baca Juga

Tiga Keunggulan Paslon Viman-Dicky Jelang Debat Pilkada 2024

"Kami Komisi I sangat mendukung adanya pemekaran di wilayah Jabar Selatan ini, karena menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," ujar Bedi, Selasa.

Baca Juga

KDM Tindak Jembatan Tak Berfungsi di Tasikmalaya Demi Kepentingan Warga

Dia melanjutkan, beberapa catatan penting pemekaran di Jabar yang terbilang sukses. Seperti pemekaran Kabupaten Pangandaran, yang sejak diberlakukan hingga kini terus mengalami peningkatan. Sehingga hal itu mendapat kepercayaan dan kredit poin yang positif dari pemerintah pusat.

"Pemekaran di Jabar ini kan bisa dibilang tidak pernah gagal, Pangandaran dan Bandung Barat misalnya," katanya.

Baca Juga

Pilkada Berkualitas, Mahasiswa Tasikmalaya Ditekankan Pilih Pemimpin Berdasarkan Integritas

Sisi lain, katanya, warga Jabar terkenal dengan kearifan lokalnya yang rukun, guyub, sauyunan silih asih silah asah dan silih asuh. Sehingga untuk realisasinya tetap harus menunggu dicabutnya moratorium untuk daerah otonomi baru.

Baca Juga

Survei Unggul, Dedi Mulyadi Siap Bangun Sekolah Ramah Lingkungan di Pegunungan

Jika sudah diterapkan,ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Regulasi dan peraturan pun harus disiapkan secara matang oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten induk.

"Kami menyambut baik dalam hal ini pemerintah kabupaten dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya sudah menyetujui," tandasnya. (*)

Editor : Ude D Gunadi