Buntut IUP Tak Diperpanjang, Ribuan Pekerja Tambang di Bandung Barat Terancam PHK

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Ribuan pekerja tambang di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebab perusahaan tempat mereka bekerja tidak lagi mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP).

Akibat dari IUP yang tak diperpanjang, belasan perusahaan tambang di KBB harus berhenti beroperasi. Tak berhenti sampai di sana, buruh tambang terkena getahnya dari kisruh IUP tersebut.

Baca Juga

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di KBB, Rajiv Ajak Warga Tanamkan Nilai-nilai Dasar Negara

Ketua PC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) KBB, Dadang Suhendar mengatakan, buruh tambang di KBB menjadi korban dari kebijakan pemerintah. Mengingat apabila perpanjangan IUP tidak dikeluarkan, perusahaan akan tutup.

"Kalau tutup buruh berhenti kerja dan mau makan dari mana," kata Dadang, Jumat (2/6/2023).

Dadang menyebut, gelombang PHK terjadi imbas tidak ada perpanjangan IUP oleh Pemprov Jabar dan pusat. Padahal jumlah pekerja tambang dari hulu ke hilir yang saling berkaitan, mencapai ribuan orang.

Baca Juga

Pilkada KBB, Pemilih Usia 17-19 Tahun Memilih Tiga Paslon Ini

Merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah itu, Dadang menyatakan, akan menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Bandung Barat dan Pemprov Jabar.

Massa pekerja di sektor pertambangan bakal datang dengan truk bayawak yang biasa digunakan untuk mengangkut batu hasil tambang.

"Apa yang akan kami lakukan untuk memperjuangkan nasib agar jangan menjadi korban PHK. Buruh teu hayang nyaho (tidak mau tahu), pokoknya mau kerja buat nafkahin anak istri. Ini gak adil, ribuan pekerja terancam PHK bukan karena perusahaan rugi tapi karena kebijakan pemerintah," ujar Dadang.

Baca Juga

Pj Bupati KBB Ade Zakir Alami Serangan Jantung, Begini Kondisinya

Dadang menuturkan, sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang terpaksa tutup lantaran perpanjang IPU-nya tidak ada kejelasan.

Padahal sudah mengurus izin perpanjangan setahun lalu dan sampai mau habis masa berlaku IUP, tetap tidak ada kejelasan dari pemerintah baik di provinsi dan juga pusat.

Sejauh ini, imbuh Dadang, di kawasan penambangan Padalarang hingga Cipatat tercatat ada sekitar 13 industri tambang yang tidak bisa melakukan perpanjangan IUP.

Baca Juga

Cegah Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan KBG, PLN Gelar Sosialisasi di Bandung Barat

Dari 13 industri tambang yang habis izin produksi pada 2023, ada 4 di antaranya yang jatuh tempo bulan ini. Yakni PT Gunung Padakasih, PT Gunung Kareta, PT Akarna Marindo, dan PT PKBI.

Empat perusahaan tambang itu menjadi pemasok utama bahan baku tepung batu, kalsium dan marmer ke sejumlah industri lainnya.

Tercatat ada sekitar 200 pekerja di empat perusahaan tersebut yang menggantungkan hidupnya. Belum ditambah pekerja industri di sektor hilir tambang yang mengandalkan bahan baku dari empat perusahaan tersebut.

Baca Juga

Lewat Teman UMKM, Smartfren Dorong Usaha Lokal di Bandung Barat Go Digital

"Ada juga perusahaan tambang yang sudah tutup seperti di kawasan Batujajar dan Citatah. Makanya aksi demo juga akan dilakukan ke Pemprov Jabar dan Dirjen Minerba (Kementerian ESDM)" tandasnya.

Editor : Zhafran Pramoedya