Kasus PSU Komplek, DPRD Kota Bandung Sentil OPD dan Pengembang

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Komisi C DPRD Kota Bandung buka suara soal penolakan warga terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) Komplek Griya Cempaka Arum (GCA), Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, kepada Pemkot Bandung.

Kasus ini bermula dari ketidakpuasaan warga terkait transparansi pengembang dalam pembangunan PSU. Melihat hal itu, Komisi C DPRD Kota Bandung lantas menyentil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan pihak swasta atau pengembang GCA.

Baca Juga

Menggali Potensi Pendapatan Daerah melalui Perda Retribusi PBG di Kota Bandung

Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama, meminta transparansi dan keterbukaan dalam penyerahan PSU Komplek GCA.

“Jadi sikap warga itu, tentu membantu pemerintah dalam menyelamatkan aset yang memang menjadi hak pemerintah,” ungkap Aan saat audiensi warga Komplek GCA dengan Komisi C di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (5/6/2023).

Menurut Aan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) dan Dinas Cipta Karya, Bina Kontuksi dan Tata Ruang (Ciptabintar) Kota Bandung harus aktif melakukan verifikasi PSU yang telah dituangkan dalam site plan pengembang.

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Siapkan Perda Pajak dan Retribusi untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah

“Tidak boleh OPD diatur oleh swasta. Jangan dibiarkan pengembang seenaknya memindahkan PSU-nya. Apa yang ada dalam gambar itu yang harus diserahkan. Jangan lagi ada peruntukan PSU diperjualbelikan kembali oleh pengusaha dengan alasan memindahkan ke tempat lain,” ujar politisi Demokrat itu.

Aan menerangkan, fungsi pemerintah tidak sebatas mengeluarkan izin-izin, namun harus mengkaji dan mengevaluasi dalam hal ini rekomendasi site plan harus melibatkan masyarakat.

“Dalam hal ini, pengembang tidak seenaknya mengubah rekomendasi perencanaan menjadi site plan. Aset-aset yang sudah terbangun oleh warga harus diselamatkan, jangan jadi objek bisnis baru,” terang Aan.

Baca Juga

DPRD Bandung Catat Kendala Pelaksanaan Perda Penanggulangan Kemiskinan

“Tidak menyerahkan PSU menjadi milik pemerintah, selama masih ada persoalan di masyarakat masih dapat dipahami. Dengan demikian maka ini dapat dipelihara dengan baik, untuk kepentingan warga,” lanjutnya.

Ia juga menyampaikan saat ini Komisi C DPRD Kota Bandung sedang menggagas solusi penyerahan PSU. Ini diharapkan akan mengatur penyerahan dari pengembang lebih detail lagi.

“Kenapa PSU itu harus dimiliki, sebab kadang pengembang tidak bertanggung jawab memelihara. Sehingga jika itu menjadi aset maka ada anggaran dari pemerintah bisa dipergunakan,” jelasnya.

Baca Juga

M Bagja Jaya Wibawa Ditunjuk Jadi Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Bandung

Sementara itu, salah seorang warga Komplek GCA, Lia Nur Hambali mengatakan, dilakukannya audiensi tersebut, karena dinilai tidak adanya transparansi terkait penyerahan PSU dari pihak pengembang ke Pemkot Bandung.

“Apa saja yang diserahkan, status hukumnya seperti apa, sampai hari ini tidak jelas,” ujar Lia.

Lia mencontohkan salah satunya terkait fasilitas masjid, yang tidak jelas status hukumnya. Terlebih apakah fasilitas itu masuk dalam PSU yang diserahkan oleh pengembang kepada pemkot.

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Sebut Braga Free Vehicle Momentum Penataan Ulang Kawasan Wisata

Oleh karena itu, pihaknya meminta untuk ditundanya penyerahan PSU dari developer, sebelumnya adanya transpransi dan keterbukaan terkait site plan.

“Saya berharap hasil rapat ini, segera terealisasi. Dan sudah meminta ke ketua komisi untuk stop dulu serah terima,” tambahnya.

Editor : Zhafran Pramoedya