Polemik Ponpes Al Zaytun Ditarik Pusat, Ridwan Kamil: Tugas Pemprov Menjaga Kondusifitas

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan polemik Ponpres Al-Zaytun sudah ditarik ke pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Terkait Al-Zaytun tidak ada informasi baru. Silakan menunggu paparan teknis dari Pak Menko (Mahfud MD). Sudah ditarik di level Menko Polhukam. Tugas saya oleh Pak Menko hanya poin ketiga, mengamankan, menjaga kondusivitas sosial politik di wilayah Jawa Barat," katanya di Gedung Sate, Senin (26/6/2023).

Dengan dilimpahknya ke Pemerintah Pusat,  Kata Emil saapaan akaranya, Tim Investigasi yang dibentuknya akan berakhir dan selesai tugasnya per selasa besok. Pemprov Jabar, lanjutnya tinggal menunggu keputusan langsung dari Kemenpolhukam.

"Tim Investigasi sudah selesai per Selasa besok. Jadi sekarang reguler saja. Ada gerakan, dihimbau, diantisipasi oleh Polres Indramayu. Dinamika beda saat arahnya kemana. Akan ada tindakan terukur. Serahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah pusat dalam waktu dekat, besok atau lusa," tandasnya.

Emil menambahkan, dalam proses lanjutan, aspek hukumnya saja menjawab disana karena kalau harus menunggu, sehingga terombang-ambing oleh waktu yang tidak bisa ditentukan.

"Sementara bukti-bukti sudah begitu banyak, laporan masyarakat. Enggak menunggu, dijawab saja di pengadilan kalau arahnya menuju persidangan," tandasnya. (*)

Editor : Abdul Basir