Di Bandung, KPK Peringatkan Istri Dewan dan Pejabat Jangan Mau Terima Duit Haram

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan istri anggota dewan dan pejabat di Kota Bandung jangan hanya sebatas menerima uang dari suaminya. Lebih jauh para istri harus bisa menelisik uang yang didapat berasal dari mana.

Peringatan itu disampaikan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana saat Sosialisasi Anti Korupsi kepada seluruh anggota dewan dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) berikut istri dari mereka di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat (7/7/2023).

Baca Juga

KPK Kembali Periksa 4 Saksi terkait Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Pemkot Bandung

Wawan mengaku, pihaknya sengaja melibatkan pasangan dari seluruh pemangku kebijakan dalam sosialisasi kali ini.

"Saya berharap para istri tidak hanya sebagai 'menteri keuangan', tapi juga harus sebagai 'BPK/auditor'. Begitu dapat uang dari suami, tanya dulu itu uang apa. Jangan sampai mau menerima uang haram. Untuk menjaga apakah keluarga kita ini berintegritas (transparan dan akuntabel) atau tidak," ujar Wawan.

Menurut Wawan, korupsi tersebut tidak hanya melibatkan teman sekantor. Bahkan keluarga sekali pun bisa turut terlibat.

Baca Juga

Presiden Prabowo Resmi Lantik Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029

"Pada kesempatan kali ini KPK ingin mengingatkan, ke depan kita jaga Kota Bandung ini pejabatnya amanah. Kita cegah tindakan korupsi melalui peran keluarga," kata Wawan.

Wawan mengungkapkan, kasus korupsi yang paling sering ditemukan saat ini adalah gratifikasi dan suap. Kemudian ada pula tindak pemerasan.

"Oleh karena itu, tadi saya juga menjelaskan perbedaan dari gratifikasi, suap, dan pemerasan. Agar keluarga pun tahu dan bisa mencegah tindakan ini terjadi," ungkap Wawan.

Baca Juga

Massa FMPS Demo di KPK, Mantan Bupati Subang Ojang Sohandi Bilang Begini 

Sebab menurut Wawan, untuk menerima hadiah, para pejabat harus hati-hati. Terlebih yang berkaitan dengan pekerjaan dan kewenangan yang tengah dijalankan. 

"Itu sudah pasti harus ditolak. Tapi kalau ada hadiah di luar konteks pekerjaan kita, misal hadiah makanan dari saudara atau hadiah dalam bentuk lain, itu boleh diterima. Tapi tetap harus dilaporkan ke KPK," ucapnya.

Editor : Zhafran Pramoedya