Persis Tolak Keras Pertemuan Aktivis LGBT se-ASEAN di Jakarta, Minta Polisi Tak Beri Izin

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menolak keras rencana pertemuan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LBGT) se-ASEAN pada 17-21 Juli 2023 di Jakarta. Diketahui, agenda tersebut disponsori oleh Asean Sogie Caucus.

Ketua Umum PP Persis, Jeje Zaenudin mengatakan, penolakan ini berdasarkan kedudukan hukum Persis sebagai ormas Islam.

Baca Juga

Tokoh dan Kader Persistri Deklarasi Dukung Farhan-Erwin

"Persis memiliki hak menyampaikan pandangan terhadap kegiatan yang bertentangan dengan akidah Islam dan ideologi negara,” ucap Jeje dilansir dari laman resmi Persis, Selasa (11/7/2023).

Dasar penolakan lainnya, kata Jeje, karena falsafah negara Indonesia adalah Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Dimana tidak ada satupun agama di Indonesia yang mengakui dan menerima perilaku LGBT," imbuhnya.

Baca Juga

Prabowo Subianto Diharapkan Tetap Konsisten Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Jeje menyebut, pada prinsipnya setiap orang dan setiap warga negara punya hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat atau pikirannya di muka umum dengan cara yang benar dan santun. 

"Tetapi harus diingat, bahwa hak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum itu bukan dalam konteks mengkampanyekan dan propaganda ideologi yang bertentangan dengan falsafah bangsa, norma, dan agama yang dianut bangsa Indonesia," tegasnya.

Jeje yang juga menjabat Ketua MUI Bidang Seni Budaya dan Peradaban Islam (SBPI) ini meminta, penolakan masyarakat terhadap agenda LGBT itu, jangan digiring kepada opini pertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan.

Baca Juga

Penyediaan Kondom Rusak Moral Pelajar, Persis Jabar: Berpotensi Seks Bebas

"Tetapi sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara untuk menegakkan akidah agama dan norma yang dilindungi oleh negara," ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan ini sungguh tidak sejalan dengan nilai agama dan Pancasila serta semangat bangsa Indonesia yang melestarikan keberlangsungan manusia dan peradaban.

"Itulah sebabnya, Persis meminta pemerintah dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dan semua pihak yang berwenang agar tidak memberikan peluang atas kegiatan-kegiatan yang akan merusak ideologi, norma agama, dan moralitas anak bangsa," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah