Kominfo Ancam Sanksi Bila Terbukti Ratusan Juta Data Dukcapil Bocor

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengancam akan memberikan saksi bila benar terjadi ada ratusan juta data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bocor. Sanksi diberikan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Begitu dikatakan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo, Usman Kansong saat diskusi yang digelar MNC Trijaya bertajuk "Data Warga Siapa Yang Jaga" dalam kanal YouTube, Trijaya FM, Sabtu (22/7/2023).

Baca Juga

Silmy Karim Tegaskan Sistem PDN Alami Down Milik Kominfo Bukan Imigrasi

"Kalau ada kebocoran data, kita akan jatuhkan sanksi kepada mereka, kalau karena kelalaian bank data atau PSE," kata Usman.

Usman mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah melakukan koordinasj dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kemendagri terkait kebocoran data tersebut. Meski demikian, statusnya saat ini belum terbukti adanya kebocoran.

"Masih dugaan kebocoran data," ujar Usman.

Baca Juga

Termasuk Influencer, Pemerintah Bakal Blokir Akun Medsos Penyebar Hoaks Isu Boikot Produk Israel

Dalam ekosistem perlindungan data, Usman menjelaskan, posisi Kominfo adalah sebagai regulator, BSSN supervisor dan Kemendagri adalah PSE.

"Kita sudah berkoordinasi dengan BSSN dan Dukcapil untuk menelusuri sebetulnya apa yang terjadi, betulkah ada kebocoran data. Kalau ada kebocoran data, apa saja yang bocor di dukcapil itu," jelasnya.

Usman menilai, dugaan kebocoran data yang terjadi pada Dukcapil sangat fantastis. Sebab angkanya melampaui jumlah penduduk Indonesia.

Baca Juga

Terbaik Pemanfaatan PDN, Bupati Bandung Sabet Penghargaan dari Pemerintah Pusat

"Itu memang kita harus periksa," tegasnya.

Usman mengakui, Dukcapil dalam hal ini Kemendagri sudah ada pernyataan yang menyebut bahwa data yang bocor tersebut berbeda. Artinya, Kemendagri mengklaim data yang bocor berbeda dengan yang biasa digunakan Dukcapil.

"Tetapi yang sifatnya komprehensif itu belum kita terima. Nanti kalau kita menemukan, katakanlah betul-betul ada kebocoran data. Ini tentu kita harus telusuri apa penyebabnya, supaya BSSN juga bisa melakukan supervisi, pengawalan dalam perlindungan data pribadi ke depannya," ucapnya.

Baca Juga

Polrestabes Bandung Minta Kominfo Blokir Walla, Aplikasi Pencari Jodoh Sesama Jenis

Sebelumnya, sebanyak 337 juta data masyarakat di Direktorat Dukcapil Kemendagri diduga mengalami kebocoran dan dijual di forum online hacker BreachForums.

Kebocoran tersebut diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto di media sosial pada Minggu (16/7/2023).

Teguh menjelaskan, data yang dipastikan bocor di antaranya nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ibu, nomor akta lahir, nomor akta nikah dan lainnya.

Baca Juga

Rugikan Masyarakat Kecil, Kominfo Gandeng Polri Berantas Judi Slot

"Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data," tulis Teguh.

Editor : Zhafran Pramoedya