DPRD Jabar Dorong Percepatan Pembangunan SMAN Ciater

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - DPRD Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan SMAN Ciater, di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. 

Sebab, pembangunan SMAN Ciater menjadi aspirasi masyarakat Kecamatan Ciater yang sudah lama disampaikan, dan sangat ditunggu. 

Baca Juga

Program JFLS Dibatalkan, Untung: Harus Evaluasi Menyeluruh dan Hak Mahasiswa Miskin Tak Boleh Hilang

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan pihaknya meminta Pemprov Jabar mengkaji kembali alokasi anggaran termasuk target serta daftar wilayah yang masuk prioritas pembangunan unit sekolah baru. 

“Kami meminta Pemprov Jabar melakukan proses hitung ulang alokasi anggaran, jumlah unit sekolah baru yang akan dibangun, target pembangunan karena membangun unit sekolah baru membutuhkan anggaran yang luar biasa banyak,” ucapnya, Selasa (12/9/2023).

Sedangkan anggaran pendidikan tidak hanya untuk membangun unit sekolah baru, tetapi ada gaji guru, beasiswa pendidikan, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dan lain sebagainya. 

Baca Juga

Anggaran Makan Gizi Gratis di Jabar 1 Triliun

“Dihitung ulang berapa anggarannya, target penyelesaian dalam berapa tahun, jumlah unit sekolah baru yang ditargetkan dibangun dalam setahun berapa,” tegas Abdul Hadi Wijaya. 

Pada berita sebelumnya disebutkan, Komisi V DPRD Jawa Barat menerima audiensi terkait permohonan pembangunan SMAN Ciater dari Panitia Perintis SMA Negeri Ciater. Audiensi dilakukan di ruang Komisi V DPRD Jawa Barat, Senin (11/9/2023).

Rekomendasi Komisi V DPRD Jawa Barat atas pembangunan SMAN Ciater diantaranya; pertama untuk jangka pendek yakni perbaikan sistem zonasi dengan memperhatikan kondisi lokal, kearifan lokal, dan memperhitungkan _blank_ zonasi. 

Baca Juga

DPRD Jabar Minta Dukungan DPD RI soal Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah

“Kalau yang _blank_ zonasi ini lebih dari satu kecamatan. Maka jatah dari zonasinya dialokasikan bukan dihitung dari satu titik, tapi dari beberapa titik kecamatan yang ada. Misalkan ada 200 calon siswa dibagi ke beberapa kecamatan, dan ini harus disepakati oleh para stakeholder disana. Perubahan sistem zonasi ini untuk menyelesaikan sebagian kecil permasalahan yang ada,” tutur Abdul Hadi Wijaya.

Rekomendasi selanjutnya, jangka panjang dengan menambah anggaran untuk sektor pendidikan khususnya untuk anggaran pembangunan unit sekolah baru (USB), termasuk percepatan pembangunannya. 

“Penambahan anggaran pendidikan tidaklah mudah, kita harus sama-sama duduk. Seluruh pihak terkait harus duduk bersama membahas hal ini. Bicara anggaran pendidikan tak hanya soal anggaran membangun sekolah, tapi masih banyak hal lainnya, tapi ini adalah demi masa depan anak-anak,” kata Abdul Hadi Wijaya. (*)

Baca Juga

DPRD Jabar Targetkan Bentuk Perda Tentang Kebudayaan di 2025

Editor : Abdul Basir