Situ Muntamah: Pemerintah Perlu Dorong Pembangunan Keluarga Berkualitas

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA -- Anggota DPRD Jawa Barat Hj. Siti Muntamah, SAP menegaskan pemerintah harus terus mendorong terciptanya keluarga berkualitas. Hal ini sangat penting karena pendidikan keluarga merupakan titik tolak dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM.

"Kalau ingin sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, harus diciptakan dari keluarga yang berkualitas pula. Keluarga merupakan awal dari upaya untuk mendapatkan SDM yang hebat, " kata Anggota DPRD Jabar yang biasa dipanggil Umi ini, di Bandung, belum lama ini.

Baca Juga

Semarak Ramadhan Cegah Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas Kembali Digelar Perwakilan BKKBN Pro

Oleh karena itu, katanya, DPRD Jabar senantiasa mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam membangun keluarga berkualitas.

Setiap daerah, katanya, punya perlu punya konsep pembangunan keluarga yang berkualitas agar mendapatkan tidak hanya masyarakat yang sehat namun tumbuh menjadi SDM yang bisa menjawab peluang-peluang dan tantangan jaman.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki kepedulian (awareness), tidak hanya menyiapkan anggaran namun juga memiliki arah kebijakan yang jelas sehingga tujuan-tujuan pembangunan itu sendiri bisa tercapai.

Kebijakan itu, kata Umi, dilakukan secara sistematis dan koordinatif yang kemudian menghadirkan perlindungan terhadap anak dan keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari anak sering menjadi korban sehingga rasa nyaman dan hak-haknya menjadi terganggu. Walaupun dalam kenyataannya anak juga sering menjadi pelaku atas ketidakadilan, namun hal itu karena mereka tak memiliki akses untuk mendapatkan hak-hak dasarnya.

"Saya pernah menemui anak korban narkoba. Setelah didekati ternyata mereka hidup di lingkungan yang sulit mendapatkan haknya. Misalkan ibunya pun seorang pemakai narkoba. Ini jawaban kenapa anak bisa menjadi pelaku (narkoba) karena ada yang tidak sampai dalam pendidikannya. Mereka tidak hanya broken home, namun juga orang tuanya cuek, tapi anak itu masih bisa bertahan sekolah," katanya.

Setiap anak, kata Umi, berhak mendapatkan informasi dan akses untuk mendapatkan keluarga berkualitas. Hal ini akan bisa didapatkan dari pemerintah yang punya political will dalam membangun keluarga. Pembangunan ini dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Ini misalnya dihadirkan Program PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga). Namun dalam pengembangan program PKK saat ini perlu aktivasi-aktivasi volunteer PKK di banyak daerah.

Hal ini., katanya, tergantung kepala daerahnya sendiri, yang menentukan arah kebijakan pembangunan anak dan keluarga. ***

Editor : Ude D Gunadi