Cegah Korban Bencana, BBWS Dorong Pemukiman di Pinggiran Sungai Cikapundung Direlokasi

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum mendorong adanya relokasi pemukiman yang berada di bibir sungai Cikapundung, Bandung.

Kepala BBWS Citarum, Bastari menjelaskan permukiman di pinggir sungai sangat berbahaya dan mengancam keselamatan. Apalagi, saat musim hujan debit air selalu mengalir dengan deras yang dikhawatirkan menimbulkan longsor dan bencana lainya di kawasan tersebut.

Baca Juga

Sempadan Sungai akan Diklaim Negara, Menteri ATR/BPN Segera Terbitkan Sertifikat untuk BBWS

"Saya kira ke depan mungkin dengan pihak Wali Kota (Pemkot Bandung) dengan Pemprov Jabar ini bersama-sama, bagaimana untuk mengamankan area yang di kiri, kanan sungai ini, jangan langsung tembok rumah," kata Bastari belum lama ini.

Menurutnya, seperti bencana banjir di kawasan Braga, dimana naiknya debit air Sungai Cikapundung, akibat jebolnya tanggul beberapa waktu lalu kata Bastari, sangat tidak bisa diprediksi. 

Sehingga dia berharap, masyarakat yang membangun permukiman di pinggir sungai untuk segera beralih mencari tempat lebih aman.

Baca Juga

Tinjau Banjir Dayeuhkolot, Bupati Bandung Minta BBWS Segera Perbaiki Tanggul Sungai Cigede

"Rumah di pinggir sungai ini sangat membahayakan. Apalagi, langsung berbatasan di atas tebing sungai, langsung tembok rumah," ujarnya 

Selain itu, Bastari memastikan selanjutnya pihaknya bersama Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar akan melakukan identifikasi mengenai pemanfaatan area bibir sungai, guna memastikan keamanan keselamatan masyarakat.

"Ini tentunya kaitan dengan bagaimana pemanfaatan sepadan sungai untuk keamanan masyarakat ke depan, di sekitar Sungai Cikapundung utamanya di daerah Braga," tuturnya.

Baca Juga

Picu Banjir, Dadang Supriatna Minta BBWS Keruk Sedimentasi Sungai Citarum

Seperti diketahui, bencana banjir di Braga terjadi pada Kamis 11 Januari 2024 silam akibat jebolnya tanggul, dimana 600 unit rumah di RW 3, 4, 7 dan 8 dengan jumlah sekitar 857 jiwa dari 400 kepala keluarga (KK) terdampak. (*)

Editor: Abdul Basir