Civitas Akademika UGM Sampaikan Petisi Peringatan, Sesalkan Penyimpangan Pemerintahan Jokowi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Sejumlah Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), termasuk guru-guru besar menyampaikan petisi peringatan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Petisi tersebut disampaikan dalam acara Mimbar Akademik: Menjega Kemurnian Demokrasi Indonesia, di Balairung UGM, pada Rabu (31/1/2024).

Baca Juga

Arfi-Yena Silaturahmi dengan Jokowi, Dititipi Pesan Atasi Masalah Kota Bandung

Salah satu perwakilan Civitas Akademika, yang merupakan Ketua Dewan Guru Besar UGM 2018-2021, Prof Koentjoro mengatakan, bahwa petisi tersebut bukan berdasar dari kebencian pribadi melainkan sebagai bentuk cinta kasih pada Indonesia.

"Apa yang saya sampaikan bukan berdasarkan kebencian perorangan, tetapi lebih pada cinta kasih kami kepada saudara-saudara kami, kepada Gadjah Mada, kepada Indonesia," ucap Koentjoro, dikutip dari YouTube @psp_ugm.

Koentjoro mengungkapkan, Gadjah Mada merupakan sebuah keluarga besar yang memiliki almamater, dimana calon presiden Indonesia semuanya berasal dari UGM.

Baca Juga

Relawan Samawi Deklarasi Dukung ZeinJo di Pilkada Purwakarta

Namun saat ini, kata Koentjoro, bahwa situasi tengah berbalik dimana mengharuskan Civitas Akademika UGM menyampaikan sebuah petisi sebagai peringatan.

"Tetapi, ada sebuah peristiwa yang kemudian membuat semuanya berbalik arah dan membuat kita harus menyampaikan petisi itu sebuah peringatan," ungkapnya.

Civitas Akademika UGM merasa khawatir dengan adanya tindakan penyelenggara negara yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral rakyat.

Baca Juga

Keppres Pemindahan Ibu Kota Belum Diteken, Jokowi: IKN Belum Betul-betul Siap

"Kami Civitas Akademika Universitas Gajah Mada menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tempat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi rakyat dan keadilan sosial," katanya.

Pihaknya juga menyesalkan terkait tindakan penyimpangan yang terjadi Pemerintahan Jokowi, di antaranya pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi (MK) hingga netralitas dan keberpihakan dalam demokrasi.

"Pembenaran-pembenaran presiden tentang keterlibatan kebijakan dan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," imbuhnya.

Baca Juga

Minta Kisruh Kadin Diselesaikan Internal, Jokowi: Bola Panasnya Jangan ke Saya

Alumni Universitas Gadjah Mada menilai, Presiden Jokowi semestinya mengingat dharma bakti almamaternya.

"Alih-alih mengamalkan dharma bakti almamaternya dengan menjunjung tinggi pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukan bentuk-bentuk ketimpangan pada prinsip-prinsip demokrasi kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai pancasila," katanya.

Atas adanya ketimpangan tersebut, sejumlah Civitas Akademika UGM mendesak dan menuntut presiden dan jajarannya untuk kembali pada koridor demokrasi.

Baca Juga

Jokowi Tak Lagi Punya Power Pasca Purnatugas, Haikal Hasan: Setiap Presiden Ya Begitu

"Karena itu, melalui petisi ini kami segenap Civitas Akademika UGM meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara, dan aktor polituk yang berada di belakang presiden termasuk presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan keadilan sosial," bebernya.

Selain itu, mereka juga mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap agar kembali tegaknya kedaulatan rakyat yang berkualitas dan bermartabat.

"Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah kongkrit menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulan rakyat berlangsung dengan baik lebih berkualitas dan bermartabat," tandasnya.

Editor : Zhafran Pramoedya