Jika Tuntutan Tidak Diterima, Unpad Ancam Turunkan Mahasiswa untuk Desak Jokowi 

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Civitas Akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) menyampaikan petisi seruan "Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat" di Gerbang Pintu Utama Kampus Dipatiukur, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024).

Petisi seruan yang disampaikan para guru besar, dosen, dan mahasiswa Unpad itu berisi kritikan terhadap menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga

Keppres Pemindahan Ibu Kota Belum Diteken, Jokowi: IKN Belum Betul-betul Siap

Ketua Senat Akademik Unpad, Prof Ganjar Kurnia mengatakan, sebagai bentuk tanggung jawab kaum intelektual, Civitas Akademika Unpad menyerukan agar pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

"Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten," ucap Ganjar.

Ganjar juga meminta, Jokowi dan para elite politik harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.

Baca Juga

Minta Kisruh Kadin Diselesaikan Internal, Jokowi: Bola Panasnya Jangan ke Saya

"Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu," katanya.

Pihaknya juga mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi Pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi.

"Bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat," tuturnya.

Baca Juga

Jokowi Tak Lagi Punya Power Pasca Purnatugas, Haikal Hasan: Setiap Presiden Ya Begitu

Ganjar mengatakan, Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

"Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara," bebernya.

Pihaknya juga mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti.

Baca Juga

Jokowi Kehilangan Power Setelah Lengser, Politisi PDIP: Dia Akan Jadi Orang Biasa

"Demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah," imbuhnya.

Ganjar menyebut, tidak ada kata terlambat untuk menyuarakan kebenaran yang menjadi tanggung jawab bersama.

"Banyak orang yang bertanya juga kenapa baru sekarang, saya kira untuk menyampaikan sesuatu kan tidak perlu kapan pun bahkan ada hadist yang mengatakan kalau pun besok kiamat kalau memungkinkan hari ini bisa menanam kita tanam saja," ungkapnya.

Baca Juga

Bandara IKN Akan Uji Coba Pendaratan Pesawat RJ-85

"Jadi ini tidak ada yang terlambat menurut kita, seperti lari maraton dan estafet lah kita terus menerus melaksanakan ini antar generasi dan sebagainya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Hukum Tata Negara Unpad, Prof Susi mengatakan, gerakan ini muncul setelah pihaknya merasakan kegelisahan terhadap peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum yang belakangan ini terjadi.

"Intinya ini merupakan sebuah moral yang bagi kami ini bagian dari tanggung jawab dari para kaum intelektual, kami beri judul sebagai menyelamatkan negara hukum yang demokratis, tatis dan bermartabat jadi seruan seruan itu merupakan refleksi, perwujudan dari pola ilmiah pokok Unpad yang sudah kami miliki selama berpuluh tahun," kata Susi.

Susi memastikan, gerakan tidakan ada tekanan ataupun desakan dari pihak manapun. Pihaknya menegaskan, gerakan ini merupakan buah pemikiran dari para guru besar Unpad.

"Kemudian yang meneguhkan hati kami para guru besar yaitu para pimpinan ada di belakang kami. Prof Ganjar sebagai Ketua Senat Akademik kemudian juga Pak Rektor itu juga ada di belakang kita jadi semua ini merupakan influsifitas jadi semua itu tergabung di dalam seruan ini, baik dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni," tuturnya.

Susi juga memastikan, Civitas Akademika Unpad akan terus menyuarakan kebenaran yang secara etika akademi itu bermasalah.

"Kita akan terus menerus dengan berbagai kegiatan jadi tidak bergantung kepada apapun. Selama ada yang kami anggap secara etika akademik bermasalah ya kita suarakan terus menerus, tiada akhir," ucapnya.

Sebab menurutnya, hal ini merupakan salah satu fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah, lembaga pendidikan.

"Jadi kita terus menerus mengingatkan ketika para proses penyelenggara negara dan pemerintahan sudah tidak lagi berjalan dengan asas, prinsip, etika dan hukum," tegasnya.

Pihaknya pun menjamin, para mahasiswa Unpad akan turun ke jalan jika petisi seruan ini tidak diindahkan oleh pemerintah.

"Tentu. Kalau misalkan guru guru besar tiap wilayahnya sudah bersuara, api apinya sudah menyala, bukan tidak mungkin mahasiswa tidak turun ke jalan, bukan tidak mungkin hari tenang dijadikan tidak tenang oleh mahasiswa, oleh masyarakat kalau seruannya tidak didengar, tidak diindahkan," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah